Sekelumit Cerita Advokat dari Bukittinggi
Terbaru

Sekelumit Cerita Advokat dari Bukittinggi

Sebagian dari para advokat ini adalah lulusan fakultas hukum yang sudah menjalankan praktek sebelum lahirnya UU Advokat dan sebagian lagi lulus dan mendirikan firma hukum setelah UU Advokat disahkan. Satu hal yang pasti, mereka dididik di perguruan tinggi dan belajar dari dosen-dosen yang mungkin punya pengalaman berpraktek.

Muhammad Yasin/Siska Trisia
Bacaan 5 Menit

Kajian yang dilakukan Studi Graves mencatat kaum bangsawan menginginkan jabatan di pemerintahan. Tokoh nasional Agus Salim mempunyai garis keturunan dari keluarga berlatar belakang orang hukum yaitu jaksa. Abdul Rahman, seorang jaksa pada masa pendudukan Belanda, memiliki dua orang putra yang kemudian hari juga menjadi jaksa. Ayahnya Haji Agus Salim adalah salah seorang anak laki-laki dari Abdul Rahman. (Elisabeth E. Graves. Asal Usul Elite Minangkabau Modern, Respons Terhadap Kolonial Belanda Abda XIX/XX. 2007).

Indonesianis, Daniel S. Lev (1990), pernah mencatat bahwa sarjana hukum asal Sumatera baru berpraktek pada sekitar dekade 1920-1930-an, tetapi jumlahnya masih kalah jauh dibandingkan di Jawa. Pada 1940, baru ada sekitar 13 persen dari total sarjana hukum di Indonesia, dan dari jumlah itu sekitar 30 persen asal Minangkabau. Minimnya jumlah advokat, tulis Lev, karena birokrasi kolonial di Sumatera tidak berkembang sebagaimana halnya di pulau Jawa. Lagipula, status sebagai aparat pemerintahan kolonial lebih tinggi. Lapangan kerja advokat baru dilirik seiring tumbuhnya bisnis perkebunan dan perdagangan.

Lev juga pernah melihat sebuah dokumen berjudul ‘Indonesian Jurists’ yang ditulis masa pendudukan Jepang, berisi daftar ahli hukum, asal universitas, dan keahlian mereka. Pada 1940, terdapat hamper 300-an orang Indonesia ahli hukum di luar rechtskundigen dan ahli hukum keturunan Cina. Menurut daftar tersebut, ada 274 orang Indonesia asli bergelar sarjana hukum. Dari jumlah itu tidak kurang dari 108 belajar di Leiden, 9 orang di Utrecht, dan sekitar 146 orang belajar di Rechtshogeshool Batavia. Ditilik dari nama, Lev memperkirakan ada sekitar 15 orang dari sarjana hukum tersebut berasal dari Minangkabau. Yamin, termasuk sarjana hukum asal Minang, meskipun berpraktek di Batavia.

*****

Bukittinggi merupakan salah satu wilayah yang penduduknya banyak mengenyam pendidikan pada era penjajahan Belanda. Sayang, belum diperoleh catatan yang menunjukkan siapa warga Bukittinggi pertama yang menjalani profesi advokat.

Sudarno, advokat senior yang membuka kantor pengacara di Bukittinggi, bercerita pada saat pengambilan sumpahnya sebagai advokat, ada 79 orang lain – salah satunya advokat Ton Hanafi - yang diambil sumpah. Ini adalah angkatan kedua advokat yang diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Padang. Lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ini mengingat pada saat itu sudah ada LBHY Pagaruyuang yang berkantor di Pasar Bawah Bukittinggi, didirikan oleh Muhardi Rajab. LBH ini kemudian tidak jelas kelanjutannya. Pada 2000-an, berdiri LBH As-Sakinah, didirikan oleh Iskandar Khalil.

Hukumonline.com

Pendiri LBH As-Sakinah Iskandar Khalil. 

Kepada Hukumonline, Iskandar bercerita sudah menjalankan praktek sebagai advokat pada 1990-an. Saat itu bersama LBHI Qisthan, Bukittinggi. Seingat Iskandar, sudah ada LBH Padang. Ia kemudian mendirikan kantor law firm tersendiri bernama Iskandar Khalil & Rekan. Sementara, LBH As-Sakinah tetap masih beroperasi dengan empat orang advokat. Pembedaan ini turut dipengaruhi pandangan umum masyarakat bahwa meminta bantuan ke LBH adalah gratis alias tidak dipungut biaya. Jadi, ada advokat yang bertugas membantu masyarakat miskin, ada kantor pengacara yang dijalankan lebih profesional. “Sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” jelasnya.

Ada lagi Kantor Hukum Armen Bakar & Associates di Buktinggi. Law firm ini baru berdiri pada 2015, dan terus berkembang hingga kini. Advokat Yarmen Eka Putra bercerita firma hukum ini banyak menangani kasus leasing, izin tempat hiburan, dan perumahan. Itu sebabnya, kantor pengacara ini lebih memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan alias non-litigasi. Salah satu yang diingat Yarmen adalah sengketa penyewaan gedung rumah makan yang berlokasi di depan kantor Polres Bukittinggi. Sengketa akhirnya berakhir dengan damai, para pihak bersedia duduk bersama membahas kasus dan menemukan solusinya. “Perkara yang bagus adalah perkara yang selesai di luar pengadilan,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info