Desain Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dinilai belum mampu menciptakan keseimbangan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Banyaknya jalur seleksi, lamanya proses penerimaan, serta perbedaan dukungan pembiayaan berdampak langsung pada akses dan distribusi mahasiswa di pendidikan tinggi Indonesia.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Prof Budi Djatmiko, menyatakan bahwa permasalahan penerimaan mahasiswa baru tidak hanya berskala nasional, tetapi juga terkait tantangan global di sektor pendidikan. Ia menyoroti krisis pembelajaran, keterbatasan infrastruktur, serta lambatnya adopsi teknologi seperti artificial intelligence (AI) di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Menurutnya, persoalan pendidikan tinggi di Indonesia mencakup kuantitas dan kualitas. Jumlah perguruan tinggi menurun, sementara kualitas lulusan dan relevansinya dengan kebutuhan industri masih menjadi tantangan. Ia menilai beban regulasi masih menghambat pengembangan pendidikan tinggi.
Pada PTN berbadan hukum (PTN-BH), Budi menilai tuntutan kemandirian finansial mendorong kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). Ia juga menyoroti jalur mandiri berpotensi mengarah pada komersialisasi dan membatasi akses masyarakat.
“Komersialisasi jalur mandiri ini berdampak pada terbatasnya akses dan bahkan membuka ruang praktik yang tidak sehat,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, Selasa (14/4/2026).
Baca juga:
- Berdiri Sejak 2011, Mayoritas Lulusan STHI Jentera Mengabdi di Berbagai Bidang
- Ada Peluang Korupsi dalam Penerimaan Mahasiswa Baru PTN Jalur Mandiri
Ia menyoroti ketimpangan pendanaan antara PTN dan PTS. Ya, PTN mendapat subsidi negara, sementara PTS tidak. Akibatnya, distribusi mahasiswa timpang dan PTS mengalami penurunan jumlah mahasiswa signifikan.
















