Berdasarkan UU KPK, DPR harus telah menetapkan pimpinan KPK terpilih paling lama tiga bulan setelah Presiden mengirimkan daftar nama calon pimpinan (capim) KPK. Presiden telah mengirimkan daftar nama capim KPK pada 19 Agustus 2011 lalu. Namun, hingga kini, Komisi III DPR masih belum selesai menggelar fit and proper test terhadap para calon pimpinan (capim) KPK.
Alih-alih segera menyelesaikan fit and proper test, Selasa lalu Komisi III malah mengundang Menteri Hukum dan HAM bersama Panitia Seleksi (Pansel) untuk membahas hal yang sebenarnya tidak begitu substansi, yakni kesalahan administrasi pada surat kuasa LHKPN Abraham Samad.
Bahkan, pembahasan itu pun harus tertunda sehari lagi karena ketidakhadiran Ketua Pansel Patrialis Akbar. Dengan adanya penundaan ini, diharapkan permasalahan dapat cepat diselesaikan, tapi kenyataannya pembahasan malah terfokus pada hal-hal yang sifatnya administratif. Ujungnya, fit and proper test pun kembali tertunda dan baru dapat dilanjutkan pada Senin, 28 November 2011.
Tindakan Komisi III ini dikritik oleh sejumlah pihak, bahkan oleh sejumlah anggota Komisi III sendiri. Anggota Pansel Imam Prasojo mengatakan sebenarnya masalah kesalahan administrasi ini sudah selesai dan diakui Pansel. “Ketika itu kita meminta staf untuk mengikuti format yang disiapkan oleh KPK. karena formulir itu bisa didownload dimana saja, pada waktu itu staf mendownload di website milik Depkeu,” katanya dalam suatu diskusi di Jakarta, Sabtu (26/11).
Imam berharap anggota dewan tidak lagi berputar-putar untuk membahasnya karena kekeliruan ini masih bisa diperbaiki.
“Kan di sini ada panduan. Formulir LHKPN yang telah diisi dengan benar dan lengkap beserta surat tanda bukti kepemilikan harta kekayaan yang telah disampaikan ke KPK, selambat-lambatnya dua bulan sejak penyelenggara memang jabatan. Artinya masih bisa diperbaiki,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. Menurutnya, pembahasan mengenai kesalahan administrasi yang dilakukan Pansel ini tidak perlu berlama-lama, bahkan memakan waktu sampai dua hari. Adnan khawatir jika perdebatan seperti ini terus dibiarkan, waktu yang dimiliki Komisi III untuk melucuti soal substansi harta kekayaan capim KPK menjadi terbuang.
















