Seleksi Pimpinan KPK Molor, DPR Terus Melobi?
Berita

Seleksi Pimpinan KPK Molor, DPR Terus Melobi?

Fit and proper test yang sebenarnya bisa dilanjutkan hari Kamis lalu, malah sengaja diundur sampai hari Senin, 28 November 2011.

Nov
Bacaan 2 Menit

 

Padahal, mengacu Pasal 30 UU KPK, Komisi III ini sudah lewat dari jadwal yang seharusnya ditetapkan dalam UU. “Tanggal 19 Agustus 2011 Presiden telah mengirimkan surat 8 capim KPK kepada Ketua DPR. Dan di dalam UU KPK dikatakan bahwa 3 bulan maksimal Komisi III harus memilih siapa yang akan diangkat sebagai pimpinan KPK,” terangnya.

 

Nah, kalau dihitung per tanggal penyerahan surat itu, sekarang sudah lewat dari tiga bulan sebagaimana ditentukan dalam UU KPK. Oleh karenanya, Adnan menilai perdebatan mengenai kesalahan administrasi itu sebenarnya tidak perlu diselesaikan dalam waktu dua hari.

 

Ada lobi

Pendapat ini pun diamini oleh Koordinator Lingkat Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Dia mengatakan, meski masalah administrasi LHKPN penting, yang lebih penting lagi adalah isi dari LHKPN itu. Jadi, yang seharusnya diteliti Komisi III adalah apakah isi LHKPN itu benar atau tidak. Ketika ada kesalahan yang bersifat administratif, sejatinya masalah itu bisa diselesaikan dalam hitungan hari dan tidak membuang banyak waktu. Maka dari itu, Ray melihat adanya upaya mengulur-ngulur waktu untuk melakukan lobi-lobi.

 

Anggota Komisi III dari fraksi PDIP Trimedya Panjaitan pun merasakan hal yang sama. “Yang disampaikan Pak Ray Rangkuti memang terus terang saya agak mencium itu dengan adanya delay ini,” tuturnya.

 

Sebab, menurut Trimedya, dirinya pada hari Selasa pekan lalu sudah mengusulkan agar permasalahan mengenai administrasi LHKPN ini dapat diselesaikan walau tanpa kehadiran Ketua Pansel. Sehingga, pada hari Rabu, Komisi III dapat kembali melanjutkan fit and proper test capim KPK sampai hari Kamis. Namun, mayoritas dari fraksi-fraksi lainnya di Komisi III menolak dan menginginkan agar fit and proper test dilanjutkan hari Senin (28/11).

 

Oleh karena PDIP bukan fraksi yang mayoritas, akhirnya usulan Trimedya tidak disetujui. Padahal mantan pimpinan Komisi III ini mengaku sangat bersemangat untuk mendalami sejumlah hal di fit and proper test itu. Dan sejak kejadian itu, “saya agak-agak mencium itu. mencium upaya mundur ini dalam konteks, mungkin saja oleh fraksi-fraksi tertentu ada lobi-lobi yang masih perlu ditingkatkan.”

 

Pendapat ini juga ditanggapi anggota Komisi III dari fraksi Golkar, Nudirman Munir. “Itulah kita tidak mau terlalu ikutan. Karena itu, kita maunya langsung Kamis itu juga. Tapi, mayoritas menghendaki Senin, yang nanti akan bertele-tele lagi waktu minta kesediaan Pak Busyro. Belum tentu dia mau, karena SK Presidennya sampai dengan 2014,” ujarnya kepada hukumonline.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info