Gelaran Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Rakernas APHTN-HAN) Tahun 2026, salah satunya menyoroti dan mengkaji isu-isu ketatanegaraan kontemporer terkini. Hal ini bentuk kontribusi APHTN-HAN sebagai salah satu upaya mengamalkan program tridharma perguruan tinggi melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
“Kiprah APHTN-HAN selama ini membuat kita bersemangat untuk terus kontribusi bagi bangsa dan negara,” ujar Ketua Harian APHTN-HAN Prof. Retno Saraswati saat Rakernas APHTN-HAN 2026 bertajuk “Inklusif dalam Pemikiran, Kolaboratif dalam Tindakan, dan Kontributif dalam Pengabdian” di Bandung, Kamis (19/11/2026) malam.
Prof Retno mengingatkan agar peserta Rakernas harus peka terhadap isu-isu hukum nasional yang tengah dihadapi bangsa ini untuk kemudian memberikan pemikiran kontruktif dan objektif melalui berbagai saluran kegiatan. Hal ini tentu tidak terlepas dari semangat kolaborasi yang selama ini digaungkan APHTN-HAN melalui bentuk kerja sama dengan sejumlah lembaga sebagai mitra.
“Setiap isu dibahas secara detail oleh masing-masing komisi untuk kemudian menghasilkan rekomendasi,” ujar wanita yang tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono mengatakan kontribusi APHTN-HAN tercermin dalam setiap tahun penyelenggaraan Konferensi Nasional yang menghasikan sejumlah rekomendasi terkait isu-isu hukum ketatanegaraan terkini.
“Di ajang ini semua ide dan gagasan didiskusikan, kemudian menjadi rekomendasi bagi pemangku kebijakan,” ujar Prof. Bayu.
Dalam Rakernas tahun ini, ada sejumlah isu menjadi pokok bahasan APHTN-HAN. Misalnya, persoalan syarat pencalonan pejabat publik baik bagi pejabat yang dipilih maupun yang diangkat; kajian ruang lingkup keuangan negara; termasuk pembahasan RUU di DPR yang menjadi perhatian publik, seperti RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan seterusnya.
















