Adalah hal yang wajar jika Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi, menjadi gemas dengan salah satu BUMN terbesar ini. Laksamana hanya bisa berharap agar keputusan yang diambil oleh Pemda Sumbar dan DPRD Sumbar tidak menjurus kepada pelanggaran hukum. Bahwa otonomi atau keputusan yang dilakukan itu tetap menghargai dan mengindahkan undang-undang yang berlaku.
Masalah yang dihadapi oleh Laksamana memang tidaklah sederhana. Karena selain adanya tuntutan pemisahan Semen Padang dan Semen Tonasa dari Semen Gresik, sebagai Meneg BUMN, Laksamana dibebani dengan pencapaian target privatisasi BUMN. Sebelum adanya pengambilalihan secara sepihak Semen Padang oleh Pemda dan DPRD Sumbar saja, kemelut dalam tubuh Semen Gresik sudah sedemikian rumit.
Namun demikian, Laksamana tetap menekankan bahwa keputusan yang akan diambil pemerintah akan tetap berpegang pada hukum dan UU yang berlaku. Pasalnya, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.
"Yang penting dalam mengambil keputusan, pemerintah akan tetap berpegang kepada hukum dan UU yang berlaku. Dan kita mudah-mudahan semua juga berpendirian, menyadari dan bijaksana, menegakkan rule of law karena kita adalah negara hukum. Ada law and order, semuanya merupakan concern dari bangsa ini, di mana kita bisa terpuruk dan dianggap jadi negara yang tidak ada hukum. Itu yang sangat penting, apapun keputusannya," kata Laksamana
Pemerintah sendiri, belum lama ini melalui Menteri Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengatakan akan membentuk tim lintas menteri. Tim tersebut akan melakukan assessment dan membuat rekomendasi kebijakan apa yang harus dilakukan.
Maklumat Sumatera Barat
Pengambilalihan Semen Padang oleh masyarakat Sumatera Barat berlangsung pada Kamis (1/11) melalui sidang paripurna khusus DPRD Sumatera Barat. Keputusan tersebut tertuang dalam Maklumat Masyarakat Sumatera Barat.
Dalam maklumat tersebut, dinyatakan bahwa terhitung sejak 1 November 2001, untuk sementara waktu PT Semen Padang berada di bawah penguasaan masyarakat Sumatera Barat. Selanjutanya, Semen Padang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sumbar yang diawasi oleh DPRD Sumbar sampai dilaksanakannya spin off dan Semen Padang dikembalikan sebagai BUMN murni.