Terbaru

Semester I 2022, KY Dalami 11 Kasus Dugaan Pelanggaran KEPPH

Dari jumlah 713 laporan, terdapat 25 laporan yang bukan kewenangan KY; 208 permohonan pemantauan; 126 laporan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa diterima; 177 masih dalam proses dimohonkan kelengkapan kepada pelapor; dan 11 meneruskan ke tim investigasi.

Oleh:
Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit
Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito saat konferensi pers Bidang Pengawasan Hakim Semester I Tahun 2022, Senin (25/7/2022). Foto: FKF
Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito saat konferensi pers Bidang Pengawasan Hakim Semester I Tahun 2022, Senin (25/7/2022). Foto: FKF

Terjadi peningkatan jumlah laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial (KY) RI pada semester I tahun 2022 ini terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Profesi Hakim (KEPPH). Dibandingkan dengan semester I tahun 2021 lalu yang hanya 387 laporan, terjadi peningkatan jumlah laporan kurang lebih 86,5 persen. Sedangkan di semester I tahun ini 721 laporan yang telah diterima KY.

“Kalau kita lihat data yang masuk di penanganan laporan masyarakat, laporan yang masuk ke KY pada semester I Tahun 2022 itu totalnya sejumlah 1.364 laporan. Terdiri dari tembusan ke KY sebanyak 643, sedangkan laporan yang masuk ke KY sebanyak 721 laporan,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito saat konferensi pers Bidang Pengawasan Hakim Semester I Tahun 2022, Senin (25/7/2022).

Bila diklasifikasikan menurut jenis perkara yang masuk, rinciannya perkara perdata sebanyak 344 laporan; pidana 180 laporan; agama 46 laporan; Tata Usaha Negara (TUN) ada 44 laporan; Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ada 32 laporan; Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 24 laporan; niaga 18 laporan; lingkungan 7 laporan; militer 4 laporan; lainnya 22 laporan.

Namun berdasarkan badan peradilannya, ditemui 483 laporan dari Peradilan Umum; 66 laporan dari Peradilan Agama; 64 laporan dari Mahkamah Agung (MA) RI; Peradilan TUN ada 38 laporan; Peradilan Niaga 18 laporan; Peradilan Tipikor 17 laporan; Peradilan Hubungan Industrial sebanyak 11 laporan; Peradilan Militer 5 laporan; 1 laporan dari Peradilan HAM; dan lain-lain 18 laporan.

“Kalau kita lihat selama ini memang KY selalu mendata 10 wilayah terbanyak penerimaan laporan. Artinya ini hanya laporannya yang terbanyak ya, belum tentu mencerminkan terbanyak pelanggaran etik yang dinyatakan terbukti dan selanjutnya diberikan sanksi. Ini hanya ditentukan dari jumlah laporan yang masuk. Kalau dari pengelompokkan 10 besar ini sebenarnya sudah rutin seperti ini.”

Dari data yang disajikan, nampak DKI Jakarta menempati terbanyak sebanyak 130 laporan. Kedua, Jawa Timur dengan 80 laporan; Jawa Barat 63 laporan; Sumatera Utara 59 laporan; Jawa Tengah 42 laporan; Kalimantan Timur 31 laporan; Banten dan Riau masing-masing 28 laporan; Sumatera Selatan 27 laporan; Sulawesi Selatan 22 laporan; dan posisi kesepuluh Sumatera Barat dengan 19 laporan.

Dari semua laporan masyarakat yang masuk di semester pertama 2022, hanya terdapat 136 laporan yang telah memenuhi syarat administrasi dan substansi untuk ditindaklanjuti. Ke-136 laporan tersebut terdiri atas laporan yang diterima sebelum tahun 2022 sebanyak 58 laporan, dan laporan laporan yang diterima khusus di tahun 2022 ada 78 laporan.

“Terkait dengan laporan yang sudah di verifikasi, tadi kan ada laporan masuk sekitar 721 ya (laporan yang masuk ke KY). Sampai dengan bulan Juli 2022 ini laporan yang telah diverifikasi oleh KY ada 713. Kenapa? Karena memang yang 8 saat ini masih dalam proses verifikasi,” terang Joko.

Dari jumlah 713 laporan tersebut, terdapat 25 laporan yang bukan kewenangan KY; 208 permohonan pemantauan; 126 laporan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa diterima; 177 masih dalam proses dimohonkan kelengkapan kepada pelapor. “Kemudian 11 meneruskan ke tim investigasi. Artinya memang perlu didalami, ditelusuri oleh tim investigasi terkait adanya dugaan pelanggaran KEPPH yang dirasa belum jelas. Sehingga perlu tim investigasi untuk melakukan pendalaman,” kata dia.

Selain itu, terdapat 88 laporan diteruskan ke instansi lain disebabkan laporan tersebut memang bukan menjadi kewenangan dari KY. Namun cukup kuat dugaan pelanggaran etik terjadi untuk itu diteruskan pada instansi lain yang berwenang. Terakhir, juga terdapat perkara yang sudah diregister sebanyak 78 perkara.

Tags:

Berita Terkait