Semua perkara terorisme akan disidangkan di Jakarta meskipun tempat terjadinya di luar Jakarta. “Dimanapun ia melakukan tindak pidana dan tertangkap tetap akan disidangkan di Jakarta,” kata Ketua Muda Pidana Khusus, Djoko Sarwoko di sela-sela Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan, Selasa (12/10).
Ia mengatakan saat ini saja, perkara-perkara terorisme sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang hakimnya berasal dari pengadilan negeri yang ada di Jakarta. “Selama ini hakimnya gabungan dari hakim pengadilan negeri yang ada di Jakarta, tetapi ketua majelisnya tetap dari PN Jakarta Barat,” katanya.
Konsep seperti itu, kata Djoko, meniru pengadilan teroris di Perancis. Ia menjelaskan kejahatan teroris di negara lain yang merupakan anggota Uni Eropa, pelakunya akan disidang di Perancis. “Di Perancis ada hakim khusus teroris yang menangani kasus-kasus teroris yang terdiri dari 9 orang hakim,” katanya.
Karena itu, pihaknya sudah menyiapkan 40 orang hakim khusus menangani kasus-kasus teroris. “34 orang hakim tingkat pertama dan 6 orang hakim tingkat pengadilan tinggi,” tukasnya. Djoko mengatakan 40 orang hakim itu sudah mengenyam pelatihan hakim teroris dan telah bersertipikasi.
Sebelumnya, MA pernah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA No 163 Tahun 2009 tertanggal 15 Desember 2009 tentang penunjukan PN Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara teroris dengan pertimbangan faktor keamanan. SK KMA itu berpedoman pada Pasal 85 KUHAP.
Berdasarkan catatan hukumonline, para terdakwa teroris kerap mengajukan eksepsi soal kewenangan PN Jakarta Selatan mengadili perkara teroris diantaranya Aris Susanto dan M Jibril. Sebab, kejadian perkaranya (locus delictie) tidak di wilayah hukum PN Jakarta Selatan. Lantaran merasa berwenang, eksepsi yang diajukan terdakwa lewat kuasa hukumnya juga seringkali ditolak oleh majelis hakim yang mendasarkan pada SK KMA itu.
