Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di beberapa daerah yang telah mengabulkan gugatan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret nama calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi dalam daftar caleg sementara (DCS) kembali menimbulkan perdebatan. Kini, silang pendapat atas isu ini seolah bergeser di kedua lembaga penyelenggara pemilu itu. Ini bisa berakibat terganggunya proses registrasi calon anggta legislatif mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
Pangkal persoalannya, Bawaslu dianggap mengabaikan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/kota yang spesifik ada larangan nyaleg bagi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. Bawaslu menganggap melarang warga negara menjadi caleg sekalipun mantan narapidana korupsi merupakan tindakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan KPU tetap berpegang pada UU Pemilu dan Peraturan KPU 20/2018 yang dibuatnya. Padahal, saat penyusunan hingga pengesahan Peraturan KPU 20/2018 ini telah melewati perdebatan sengit antara KPU dengan Bawaslu, pemerintah dan Komisi II DPR. Malahan, aturan itu sudah melalui uji publik dan dibahas dengan Kemenkumham.
Menurutnya, pembahasan soal persyaratan pencalonan anggota DPD tak menimbulkan perdebatan sengit. Berbeda dengan persyaratan calon anggota legislatif (DPR/DPRD) yang justru mendapatkan penolakan keras, khususnya soal aturan larangan terhadap mantan narapidana tiga jenis kejahatan itu. Terlepas dari itu perdebatan panjang itu, akhirnya Peraturan KPU ini disahkan dan diundangkan oleh Kemenkumham.
“Kami berharap semua pihak menghormati dan menjalankan Peraturah KPU ini. Apalagi, hingga saat ini, belum ada putusan dari Mahkamah Agung (MA) atas uji materi terhadap Peraturan KPU 20/2018 ini,” ujarnya dalam rapat dengar perndapat dengan Komisi II DPR bersama dengan Bawaslu di Komplek Gedung DPR, Senin (3/9/2018). Baca Juga: MA Terima Tiga Uji Materi Peraturan KPU Larangan Koruptor Nyaleg
Bagi lembaganya, sepanjang belum ada perubahan/pembatalan terhadap materi Peraturan KPU 20/21018 oleh MA, semua pihak semestinya menjalankan aturan tersebut termasuk Bawaslu. Sesuai UU Pemilu, kata Arief, Bawaslu dapat menjadi pihak yang dapat mengajukan uji materi terhadap Peraturan KPU tersebut.
“Silakan saja (keputusan Bawaslu meloloskan caleg mantan napi korupsi, red). KPU sampai hari ini masih menjalankan Peraturan KPU 20/2018,” tegasnya.
Berbeda dengan Arief, Ketua Bawaslu Abhan berdalih norma Peraturna KPU 20/2018 mesti menyesuaikan atau tidak boleh bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dia mengingatkan Bawaslu memiliki fungsi pengawasan, pencegahan, dan penanganan sengketa pemilu yang produknya berupa keputusan.
Baginya, terkait sengketa DCS, keputusan Bawaslu tingkat provinsi dan kota telah berpedoman terhadap UUD Tahun 1945 yang menjamin hak-hak warga negara. Misalnya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Selain itu, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan hak seseorang hanya dapat dibatasi melalui UU dan putusan pengadilan. “Maka kami memutuskan DCS itu memenuhi syarat untuk dikabulkan,” dalihnya.
Abhan mengakui Peraturan KPU 20/2018 telah diundangkan sesuai pengaturan Pasal 240 UU Pemilu. Pasal 7 Peraturan KPU memang menjelaskan tidak bolehnya calon legislatif yang merupakan eks narapidana (korupsi) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 4 ayat (3) pun disebutkan, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”
Ubah Peraturan KPU
Atas persoalan ini, KPU pun menerbitkan surat edaran yang memerintahkan sejumlah KPU Daerah untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu yang meloloskan mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg).
Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo meminta KPU dapat segera mengubah Peraturan KPU yang dinilai bertentangan dengan UU 7/2017. Selain itu, Peraturan KPU 20/2018 dipandang sebagai aturan yang bernuansa tebang pilih dan diskriminatif yang melarang calon anggota legislatif (caleg) dari eks narapidana korupsi dan keharusan caleg DPD mengundurkan diri dari partai politik.
“Padahal, putusan MK tidak melarang eks napi korupsi nyaleg, tetapi kenapa KPU buat larangan?”
Mantan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menilai seluruh fraksi di Komisi II bersepakat meminta KPU mencabut Peraturan KPU 20/2018. Terlebih, Bawaslu sudah meloloskan sejumlah caleg eks napi korupsi yang mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Padahal, menurutnya caleg yang memiliki latar belakang mantan napi korupsi pun belum tentu terpilih.
Karena itu, Firman meminta KPU mencabut dan mengubah Peraturan KPU tersebut sesuai dengan norma UU Pemilu. “Kami mendesak, sejumlah poin itu segera direvisi agar Pemilu 2019 berjalan dengan asas keadilan,” pintanya.
Sebelumnya, Bawaslu mengabulkan gugatan terhadap sejumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) yang notabene mantan narapidana korupsi. Bacaleg dimaksud berjumlah tujuh orang berasal dari Palopo, DKI Jakarta, Bulukumba, Belitung Timur, Mamuju, dan Tojo Una-Una. Lima Bacaleg lainnya berasal dari Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare.
Terhadap sejumlah keputusan Bawaslu itu, KPU pusat menerbitkan surat edaran ke sejumlah KPUD. Surat edaran tersebut memuat empat poin. Pertama, terhadap perncalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/kota merujuk pada aturan dalam UU 7/2017 dan Peraturan KPU 20/2017. Kedua, pencalonan anggota DPD merujuk kepada UU 7/2017 dan Peraturan KPU 26/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU 14/2018 tentang Pancalonan Anggota DPD.
Ketiga, dalam menghadapi keputusan Bawaslu yang meloloskan mantan narapidana korupsi sebagai bacaleg, KPU dan jajarannya tetap berpedoman pada Peraturan KPU 20/2018 dan Peraturan KPU 26/2018, dan kedua Peraturan KPU tersebut pun masih berlaku dan belum dibatalkan MA. Keempat, meminta KPU daerah untuk menunda keputusan Bawaslu dan jajarannya yang meloloskan mantan narapidana kasus korupsi menjadi Bacaleg. Penundaan dilakukan sampai adanya putusan uji materi dari MA atas dua Peraturan KPU tersebut.
















