Sengketa Bisnis Antar Negara Meningkat Signifikan
Berita

Sengketa Bisnis Antar Negara Meningkat Signifikan

Lebih efektif diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

KAR
Bacaan 2 Menit
Hukumonline
Hukumonline
Dalam dua tahun terakhir, sengketa bisnis antar negara naik cukup signifikan. Bahkan, tahun lalu kenaikan itu hampir mencapai dua kali lipat. Hanya saja, lima negara yang paling banyak mengalami hal itu adalah negara-negara yang memiliki tantangan besar dalam ekonomi, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Cina, dan Brazil.

Demikian disampaikan oleh Asia-Pacific Forum for International Arbitration (AFIA) Perwakilan Singapura, Dulac Elodie, dalam 2nd Annual Symposium For Arbitrators and Mediators di Jakarta, Rabu (2/12). Dulac mengatakan, para praktisi hukum harus mulai semakin fokus menanggapi siatusi itu. Sebab, menurutnya era globalisasi akan semakin membuka keran derasnya sengketa antar negara.

Menurut Dulac, sengketa antar negara membutuhkan perhatian khusus. Hal ini lantaran karakteristik dari sengketa tersebut yang lebih rumit dibandingkan jika sengketa terjadi di antara para pihak yang berada dalam satu negara. Ia mengatakan, dalam sengketa antar negara ada perbedaan jurisdiksi dan budaya yang juga harus diatasi.

“Dalam menyelesaikan sengketa antar negara, kita harus menghadapi masalah pula dalam mengumpulkan bukti yang ada di beberapa tempat,” tambahnya.

Terkait dengan kekhususan karakteristik itu, Francesca Depalois, ahli alternatif penyelesaian sengketa (APS) dari Italiamenilai bahwa penyelesaian sengketa antar negara akan lebih efektif jika diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Sebab, dua pilihan APS itu menawarkan fleksibilitas. Tidak hanya fleksibilitas waktu, tetapi juga pemilihan tempat dan prosedur.

Apalagi, jika sengketa menimpa pihak yang salah satunya berasal dari negara dengan sistem peradilan yang korup. Ia mengkritisi, peradilan bisa sangat tricky. Akibatnya, biaya dan upaya yang harus dikeluarkan cukup besar.

Namun, untuk memastikan mediasi ataupun arbitrase yang ditempuh bisa benar-benar efektif Francesca memberi catatan. Pertama, para pihak harus ingat dengan tujuannya menempuh APS. Apakah untuk mendapat hasil yang bisa dilaksanakan di jurisdiksi lain atau untuk menjaga relasi para pihak yang tengan bersengketa. Hal ini menurutnya penting dalam menentukan jenis APS apa yang seharusnya dipilih oleh para pihak.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dalam melaksanakan APS ada strategi yang harus ditempuh. Pertama, para pihak perlu membandingkan kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan. Misalnya, lokasi dan fasilitas instusi penyelenggara.

Sementara itu, Toni Budidjaja, Partner firma hukum Budidjaja & Associates mengingatkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa antar negara para pihak harus memiliki pengetahuan mengenai hukum dari jurisdiksi negara lain. Selain itu, pemahaman terhadap bisnis antar negara pun menjadi syarat yang harus dipenuhi. Tentu saja, hal lain yang juga diperlukan adalah kemampuan untuk bekerja di tengah ragam budaya.

Kemampuan-kemampuan itu diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa para pihak memahami proses yang berjalan. Sekalipun ada penerjemah, penasehat hukum diharapkan bisa memastikan bahwa penerjemah menerjemahkan secara benar maksud yang disampaikan dengan kata-kata yang benar.

Tony menyebut hal itu sesuai dengan New York Convention. Ia menjelaskan, dalam New York Convention kewajiban para pihak bersifat timbal balik. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, pihak yang berhadapan dengan pihak yang berasal dari Indonesia harus menyatakan apakah yang bersangkutan menjadi pihak dalam New York Convention atau tidak.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan hasil mediasi dan arbitrase, Toni menjelaskan bahwa ada syarat-syarat khsusus yang harus dipenuhi jika putusan itu akan dilaksanakan di Indonesia. Menurut Toni, pertama, harus ada kesepakatan arbitrase yang valid. Kedua, majelis arbitrase memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara. Terakhir, hasil tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

“Memang tidak ada definisi yang jelas mengenai kepentingan umum ini. Maka, para pihak harus berhati-hati dalam memahaminya,” katanya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info