Sengketa Bisnis Masih Pilih Forum Asing, Indonesia Perlu Berbenah
Terbaru

Sengketa Bisnis Masih Pilih Forum Asing, Indonesia Perlu Berbenah

Penguatan infrastruktur, kualitas layanan, dan kepastian proses penyelesaian sengketa dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha internasional terhadap Indonesia.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit

Untuk itu, Prof Narendra berpandangan Indonesia perlu memperkuat fasilitas pendukung penyelesaian sengketa internasional. Kebutuhan itu mencakup ruang persidangan, pengelolaan dokumen, layanan transkripsi, penerjemahan dan interpretasi, hingga dukungan teknologi untuk penyelenggaraan persidangan.

Selain fasilitas fisik, aspek keamanan dan kerahasiaan juga perlu diperhatikan. Pengelolaan dokumen dan data harus memiliki standar yang jelas, termasuk pengaturan mengenai pihak yang berwenang mengakses berkas, penyimpanan rekaman, dan perlindungan informasi selama proses berlangsung.

Jaksa yang juga alumni dari FHUI ini juga menekankan pentingnya menyediakan layanan yang memungkinkan para pihak mengikuti persidangan secara layak. Hal ini termasuk akses bagi penyandang disabilitas serta dukungan teknis yang memadai selama proses penyelesaian sengketa.

“Layanan yang baik itu baru bernilai apabila para pihak juga merasakan keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan di dalamnya,” tegas Prof Narendra.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia, Prof Narendra mengungkapkan bahwa Kejaksaan membangun Adhyaksa Chambers yang ditargetkan rampung dan akan beroperasi pada tahun 2027. Fasilitas tersebut akan menjadi Pusat Penyelesaian Sengketa Alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga nasional maupun internasional.

“Lembaga nasional maupun internasional serta berbagai jenis perkara dapat memanfaatkannya sesuai dengan pengaturan kerja sama masing-masing,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan pengembangan fasilitas penyelesaian sengketa internasional tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar dukungan kebijakan, infrastruktur, dan perlindungan dapat berjalan secara terpadu.

“Diperlukan kesamaan visi agar infrastruktur dan layanan penyelesaian sengketa internasional dapat dikembangkan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info