Kalaupun tidak bisa diselesaikan secara internal, kata Prof Arie, para pihak yang bersengketa dapat membawa masalah tersebut ke Dinas Perumahan. Sayangnya, belum banyak orang mengetahui keberadaan dan fungsi Dinas Perumahan. “Saya beberapa kali dimintai bantuan oleh Dinas Perumahan untuk menyelesaikan sengketa,” tukasnya.
Dalam acara yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Stellenbosch University, Afrika Selatan, Prof Cornelius Van Der Merwe mengatakan sengketa yang terjadi antara penghuni dengan pengelola memang idealnya diselesaikan di luar pengadilan. Pertimbangannya, mekanisme non pengadilan tidak memakan banyak biaya.
Sebagai perbandingan, kata Prof Cornelius, di Afrika Selatan, sengketa seperti ini diselesaikan melalui mekanisme tribunal yang beranggotakan orang-orang yang ahli di bidang kondominium. Nantinya, tribunal akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang bersifat mengikat untuk para pihak yang bersengketa. “Tetapi, kalau memang terkait perbuatan pidana, maka memang seharusnya dilaporkan ke polisi,” tukasnya.
RUU tentang Rumah Susun yang baru saja disetujui DPR dan Pemerintah, Pasal 105 ayat (1) menegaskan bahwa sengketa di bidang rumah susun diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat. Lalu, ayat (2) mempersilakan para pihak yang bersengketa untuk langsung menggugat di pengadilan atau mekanisme di luar pengadilan yang disepakati jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.
Ayat (3) memerinci mekanisme di luar pengadilan itu di antaranya arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan/atau penilaian ahli. Terakhir, ayat (4) menegaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
















