Serangan Siber Terhadap PDNS Bukti Lemahnya Pelindungan Data Institusi Publik
Terbaru

Serangan Siber Terhadap PDNS Bukti Lemahnya Pelindungan Data Institusi Publik

Pemerintah sebagai pengendali data juga tunduk terhadap aturan UU Pelindungan Data Pribadi.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar. Foto: Instagram djafarwahyudi
Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar. Foto: Instagram djafarwahyudi

Peretasan yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menuai keprihatinan banyak pihak. Serangan siber itu berdampak terhadap data yang disimpan, bahkan ada yang rusak dan raib. Kondisi tersebut menunjukan rentannya keamanan data institusi publik yang dikelola negara.

Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, melihat persoalan tersebut penanganan dan pemulihannya belum selesai. Melansir situs BreachForums, terungkap data breach yang melibatkan beberapa institusi pemerintah. Data breach diduga terjadi pada Ditjen Perhubungan Udara, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) yang dikelola Polri, pemerintah Kota Denpasar, dan Semarang.

Berbagai kasus dugaan pelanggaran data pribadi dalam bentuk serangan terhadap kerahasiaan data yang berdampak pada pengungkapan sejumlah elemen data termasuk data pribadi yang dikelola pemerintah menegaskan sistem perlindungan data rentan. Wahyudi menegaskan UU No.27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga mengikat seluruh pengendali data publik termasuk untuk menerapkan seluruh standar kepatuhan.

Pemerintah sebagai pengendali data wajib untuk melakukan setidaknya 6 hal. Pertama, melaksanakan tanggung jawab dan kepatuhan. Kedua, memastikan keamanan pemrosesan. Ketiga, merekam kegiatan pemrosesan. Keempat, menjaga kerahasiaan data. Kelima, pemberitahuan bila terjadi pelanggaran. Keenam, melakukan penilaian dampak pelindungan data.

“Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan seluruh kewajiban tersebut, mereka (pengendali data,-red) harus melakukan langkah-langkah teknis dan organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap perintah UU,” katanya dikonfirmasi, Senin (1/7/2024).

Baca juga:

Rentannya pelindungan data pribadi warga negara yang dikelola institusi publik, menurut Wahyudi tidak hanya berkaitan dengan besarnya risiko pengungkapan terhadap data-data tersebut, tapi juga dapat berdampak pada integritas data. Bahkan hilangnya data, seperti pada kasus yang dialami oleh PDNS. Artinya serangan dapat terjadi terhadap confidentiality, integrity, dan availability data sekaligus, yang sebenarnya merupakan inti dari tujuan keamanan data itu sendiri.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info