Pengalaman ini terjadi Korea National Oil Company (KNOC). Perusahaan minyak asal negeri ginseng itu akhirnya ‘kegetok' palu hakim PHI Jakarta. Secara implisit, hakim PHI dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa KNOC melakukan penyelundupan hukum.
Ceritanya begini. Sejak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, KNOC melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil dengan perusahaan rental mobil. Nah, dalam perjanjian itu juga ditegaskan bahwa KNOC juga ‘menyewa' jasa sopir. Namun hingga beberapa kali berganti rekanan rental mobil, ternyata KNOC masih tetap ‘menyewa' sopir yang lama.
Majelis hakim PHI Jakarta memang mengakui bahwa transportasi bukanlah kegiatan inti KNOC. Namun ketika KNOC tetap ‘menyewa' sopir yang sama meski telah bergonta-ganti rekanan rental mobil, maka hakim berpendapat bahwa demi hukum status si sopir adalah pekerja tetap KNOC. Jadi perusahaan minyak itu harus membayar pesangon jika ingin memutus ‘penyewaan' jasa sopir. Kabar terakhir, KNOC sedang mengajukan kasasi atas putusan hakim PHI ini ke Mahkamah Agung.
Yogo Pamungkas, pengajar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti mengakui masih banyaknya celah dalam UU Ketenagakerjaan. Khususnya pasal yang mengatur outsourcing. Harus segera diubah undang-undangnya. Jika outsourcing ingin tetap dipertahankan, maka harus ditutupi celahnya supaya tak ada pelanggaran maupun penyelundupan hukum dalam pelaksanaannya, ujarnya, Rabu (24/12).
Strategi Menghadang
Para aktivis dan pengurus serikat buruh tak tinggal diam atas praktik outsourcing ini. Saat masih seumur jabang bayi, 37 pengurus serikat buruh langsung menggugat UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang digugat adalah landasan hukum keberadaan outsourcing. Sayang, saat itu hanya dua orang hakim konstitusi yang menyatakan outsourcing bertentangan dengan UUD 1945. Sisanya tak berpandangan demikian. Alhasil khusus mengenai outsourcing, permohonan buruh ditolak hakim.
Kandas lewat jalur hukum tak menyurutkan perjuangan para serikat buruh. Dalam tiap aksi demonstrasinya di hari buruh 1 Mei, isu penolakan terhadap sistem outsourcing dan kerja kontrak terus diusung para buruh. Namun hingga kini Pemerintah dan DPR bergeming atas tuntutan buruh itu. Mereka tak juga merevisi ketentuan mengenai outsourcing dan sistem kerja kontrak.
Rita O Tambunan, Sekretaris Eksekutif Trade Union Right Centre (TURC) pernah mengemukakan bahwa salah satu cara yang bisa ditempuh serikat buruh adalah dengan membuat kesepakatan dengan perusahaan untuk tidak menggunakan pekerja outsourcing. Dalam lingkup perusahaan, kesepakatan itu bisa dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Sementara dalam lingkup yang lebih luas, kesepakatan itu dicantumkan dalam sebuah framework agreement.
















