Serikat pekerja yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPI), mengusulkan dua mekanisme kenaikan upah minimum (UMP) 2014. Pertama, jika acuan yang digunakan berupa kehidupan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 60 komponen maka kenaikan UMP 2014 harus 50 persen. Kedua, kenaikan UMP 2014 dapat dilakukan dengan mengubah KHL menjadi 84 komponen dan besarannya dapat dirundingkan.
Menurut Ketua KSPI, Said Ikbal, kenaikan UMP 2014 sebesar 50 persen sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup minimal.Misalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi, Ikbal menghitung daya beli pekerja turun hingga 30 persen. Akibatnya, kesejahteraan pekerja berkurang karena besaran UMP 2013 tergerus naiknya harga BBM bersubsidi. Oleh karenanya, Ikbal menilai layak jika pekerja menuntut kenaikan UMP 2014 sebesar 50 persen. “Untuk Jakarta, semua serikat pekerja setuju besaran UMP 2014 sebesar Rp3,7 juta,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/9).
Jika pemerintah tidak mau menaikkan UMP 2014, serikat pekerja menawarkan 60 komponen KHL sebagaimana tertuang dalam Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak direvisi menjadi 84 komponen. Menurutnya, revisi KHL sangat logis mengingat 60 komponen sudah tidak layak lagi dipakai sebagai standar hidup minimum pekerja. Sebab, ada selisih 24 komponen yang seharusnya masuk ke dalam KHL namun tidak terakomodir dalam Permenakertrans tersebut.
Seperti jaket, tas kerja, dompet, payung, kipas angin, lipstik dan bedak menurut Ikbal patut diakomodir dalam komponen KHL karena bermacam barang tersebut tergolong kebutuhan hidup minimal yang perlu dimiliki pekerja. Jika pemerintah bersikukuh dengan 60 KHL maka kaum pekerja untuk memenuhi kebutuhannya harus mengurangi jatah yang diperoleh dari 60 KHL itu. Misalnya, mengurangi kualitas makan, sehingga pekerja hanya makan nasi dan sayur tanpa lauk pauk.
Kondisi itu menurut Ikbal semakin menjerumuskan pekerja ke dalam jurang kesengsaraan karena upah yang sekarang berada di bawah standar hidup minimum harus dikurangi lagi untuk memenuhi kebutuhan lain. “Ada sejumlah komponen yang harus ditambahkan agar sesuai dengan kebutuhan hidup minimum pekerja,” tuturnya.
Untuk perumahan, standar yang diberikan saat ini menurut Ikbal hanya sewa rumah satu petak. Ia melihat faktanya satu rumah sewa yang terdiri dari satu ruangan selama ini bisa dihuni untuk tiga orang pekerja. Namun, kondisi itu sangat tidak layak dan pekerja seolah seperti budak karena tempat tinggalnya sempit serta tidak sehat. Ke depan, sebagai acuan menentukan UMP 2014, perumahan tipe 30 harus dimasukan dalam komponen KHL. Sehingga, komponen perumahan dalam KHL besarannya harus mengacu harga sewa rumah paling minim tipe 30.
Begitu pula dengan kebutuhan pekerja akan pulsa, menurut Ikbal komponen itu harus ikut serta dimasukan ke dalam KHL. Sebab, komunikasi lewat telepon genggam menjadi kebutuhan pekerja. Apalagi saat ini penyebaran informasi di tingkat perusahaan kebanyakan menggunakan sistem pesan singkat. Baik itu dari perusahaan kepada pekerjanya atau sebaliknya. Seperti pemberitahuan seputar pekerjaan di perusahaan, lembur dan izin sakit. “Perusahaan idak mungkin bangkrut karena pekerja minta komponen lipstik dan pulsa untuk dimasukan ke dalam KHL,” ujarnya.
Ikbal menjelaskan, upah di Indonesia khususnya Jakarta, jauh lebih rendah dari negara tetangga seperti Filipina, Thailand dan China. Padahal, Indonesia sudah masuk dalam kelompok negara-negara kaya yang dikenal dengan G-20 dan pertumbuhan ekonominya dapat bersaing dengan ketiga negara itu. Parahnya, pemerintah menyejajarkan Indonesia dengan Vietnam dan Kamboja.
Bagi Ikbal, kedua negara di kawasan Asia Tenggara itu jauh tertinggal dari Indonesia di bidang penanaman modal asing (PMA). Misalnya, PMA baru masuk ke Vietnam dan Kamboja sekitar lima tahun lalu, sedangkan Indonesia sudah gencar membuka pintu bagi investasi asing sejak 1970-an. Bahkan, jika dibandingkan Vietnam, upah minimum di Indonesia terutama di daerah lebih rendah. Oleh karenanya, Ikbal yakin untuk sekarang tidak mungkin investasi hengkang dari Indonesia ke negara lain akibat kenaikan UMP.
“Tidak ada pabrik yang pindah dari Indonesia ke negara lain, sekalipun pindah mereka hanya pindah daerah, ke Sukabumi,” tandas Ikbal.
Mengenai naiknya nilai dollar AS terhadap rupiah, Ikbal mengatakan hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mempengaruhi upah pekerja. Menilik kebijakan yang pernah diambil Amerika Serikat (AS) dan Jepang, Ikbal menjelaskan ketika kedua negara itu dilanda krisis, upah minimum tetap naik. Menurutnya, AS dan Jepang menempuh kebijakan itu untuk menaikan upah minimum guna mendorong daya beli masyarakat. Sehingga, konsumsi domestik menguat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Walau begitu Ikbal menyadari pertumbuhan ekonomi sebuah negara bertumpu pada investasi dan surplus ekspor. Namun, hal itu tidak mutlak karena perkembangan saat ini menunjukan konsumsi domestik dapat dipakai sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. Ikbal mencatat kebijakan tersebut sudah dibuktikan pemerintah China.
Atas dasar itu jika pemerintah tidak mengakomodir kepentingan pekerja Ikbal mengatakan seluruh serikat pekerja siap melakukan tindakan. Mulai dari demonstrasi di berbagai daerah, aksi walkout anggota dewan pengupahan daerah dari unsur pekerja dan mogok kerja nasional di akhir Oktober 2013. “Kami akan konsolidasikan aliansi serikat pekerja di seluruh daerah di Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Menakertrans, Muhaimin Iskandar, mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah tidak hanya mengupayakannya lewat penetapan upah minimum. Namun, hal itu dapat diujudkan lewat upaya lain seperti perbaikan fasilitas transportasi dan makan untuk pekerja. Serta penyediaan perumahan termasuk sewa dan klinik kesehatan.
“Dalam jangka panjang, pemerintah telah menyusun langkah-langkah strategis untuk menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya,” kata Muhaimin di Jakarta, Selasa (17/9).
