Gunung berapi Sundhnukur di Islandia meletus pada Juli lalu. Semburan dan aliran lava terlihat dengan jelas. Warga terdampak segera diungsikan. Peristiwa itu membuat penerbangan terganggu, bukan hanya di Islandia. Otoritas penerbangan mengeluarkan kebijakan yang melarang pesawat beroperasi sampai kondisi udara aman.
Kebijakan itu pasti berimbas kepada orang karena membatasi mobilitas warga. Bisa jadi, penumpang pesawat harus menghadiri suatu pertemuan, harus menandatangani suatu dokumen kontrak, atau melaksanakan tugas lain yang menjadi kewajibannya. Boleh jadi, kebijakan yang diterbitkan merugikan pula perusahaan tertentu. Apakah mereka yang mengalami kerugian tersebut dapat mempersoalkan kebijakan yang dikeluarkan otoritas penerbangan tersebut?. Satu hal yang pasti, kebijakan itu mengikat dan diikuti oleh banyak orang.
Cerita tentang kebijakan larangan penerbangan akibat gunung di Islandia meletus itu menjadi bagian awal kuliah internasional Albertjan Tollenaar di Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (28/10/2025). Guru Besar University of Groningen Belanda itu, mempresentasikan materi mengenai peraturan kebijakan (policy rules; beleidsregel), terutama dalam perspektif Belanda.
Tollenaar menjelaskan peraturan kebijakan sering dikeluarkan pemerintah Belanda sebagai bagian dari soft law, instrumen kebijakan yang pada hakikatnya tidak mengikat secara hukum (not legally binding). Meskipun tak mengikat secara hukum, jelas Tollenaar, policy rules dapat menjadi dasar pemerintah untuk melakukan tindakan, bahkan untuk membatasi orang.
Baca juga:
- Surat Edaran:‘Kerikil’ Dalam Perundang-Undangan
- MA Anggap PERMA Praperadilan Belum Perlu
- Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Negara? SEMA Pun Tak Mengikat
General Administrative Law Act (GALA) Belanda menyebutkan peraturan kebijakan merupakan suatu “general rule, not being a generally binding regulation, established by a decision, concerning the balancing of interest, establishment of facts or interpretation of legislation in the exercise of a power of an administrative authority”.
Di Indonesia, contoh paling nyata penggunaan dan dampak peraturan kebijakan adalah pada saat Covid-19 melanda. Otoritas pemerintah mengeluarkan sejumlah Surat Edaran (circulaire) yang membatasi mobilitas warga negara dari satu daerah ke daerah lain, dari satu moda transportasi ke moda lainnya. Penyimpangan hanya dapat diberikan setelah warga memenuhi prosedur pemeriksaan kesehatan yang ketat.
