Setelah Sidang PK, Agusrin Serahkan Diri

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan memeriksa kelengkapan formil permohonan peninjauan kembali (PK) Gubernur Bengkulu non aktif Agusrin M Najamuddin, Selasa (10/4). Pengacara Agusrin, Marthen Pongrekun mengatakan pihaknya akan datang ke PN Jakarta Pusat pada pukul 09.00 WIB.

Selain dihadiri pengacaranya, Agusrin juga akan hadir dalam sidang PK tersebut. Usai menghadiri sidang PK di PN Jakarta Pusat, Agusrin akan memenuhi panggilan eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.

“Agusrin besok pagi pukul 09.00 WIB akan menghadiri sidang permohonan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Usai sidang, Agusrin akan datang ke LP Cipinang untuk memenuhi panggilan eksekusi secara sukarela,” kata pengacara Agusrin lainnya, Yusril Ihza Mahendra, Senin (9/4).

Sampai petang ini, Agusrin tetap berada di Jakarta dan siap melaksanakan dua agenda itu besok. Komitmen Agusrin untuk memenuhi panggilan eksekusi, menurut Yusril, menunjukkan Agusrin mentaati hukum, meskipun Agusrin yakin tidak bersalah atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengukum dirinya dengan empat tahun penjara.

Dengan dipenuhinya panggilan eksekusi, Yusril menepis kliennya dalam keadaan buron. Agusrin akan memenuhi panggilan eksekusi secara sukarela dan enggan disebut menyerahkan diri karena langkah-langkah ini sudah dikoordinasikan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

“Kejati sudah menugaskan eksekutor dari Kejati Bengkulu menunggu Agusrin datang ke LP Cipinang, untuk membuat Berita Acara Eksekusi. Selanjutnya tanggung jawab terhadap Agusrin diserahkan ke Kalapas Cipinang,” ujarnya.

Yusril melanjutkan, Kejati Bengkulu juga tidak akan menjemput Agusrin di PN Jakarta Pusat karena Agusrin dan pengacaranya telah berkomitmen untuk mendatangi LP Cipinang usai sidang PK di PN Jakarta Pusat.

Kemudian, dalam permohonan PK-nya, Agusrin akan memaparkan empat bukti baru atau novum. Selain novum, Yusril menjelaskan kliennya yakin terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim kasasi MA yang fatal dalam menghukum Agusrin.

Agusrin didakwa melakukan korupsi melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan terhadap Agusrin ini terkait dengan dakwaan terhadap Kepala Dispenda Provinsi Bengkulu, Chairuddin yang sebelumnya telah dijatuhi pidana 18 bulan oleh MA karena terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor, sedangkan dakwaan Pasal 2 UU Tipikor tidak terbukti.

“Agusrin dianggap memberikan kesempatan kepada bawahannya melakukan korupsi, sehingga dia didakwa dengan delik penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara MA dalam putusan perkara Chairudin menyatakan bahwa pidana yang dilakukannya adalah sepenuhnya tanggung jawab Charuddin dan tidak melibatkan orang lain,” tutur Yusril.

Sementara, dalam perkara lain, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutus Charuddin  bersalah memalsukan tanda tangan Agusrin, sehingga dia dapat menerima kiriman dana bagi hasil PNBP dari Kementerian Keuangan, yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Yusril menganggap dakwaan jaksa keliru karena Chairuddin telah diputus MA bersalah melakukan korupsi sendiri, tanpa bersama-sama dengan orang lain.

Karenanya, Yusril berpendapat, dakwaan terhadap Agusrin semestinya tidak dapat dilanjutkan dan buktinya PN Jakarta Pusat membebaskan Agusrin. Namun, MA menyatakan Agusrin terbukti melakukan korupsi melanggar Pasal 2 UU Tipikor bersama-sama dengan Chairuddin.

“Bagaimana MA bisa menyatakan Agusrin memberi kesempatan kepada Chairuddin? Jelas ada kesalahan fatal dalam putusan kasasi MA. Karena itu, Agusrin yakin Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan PK yang besok mulai disidangkan di PN Jakarta Pusat,” tegas Yusril.

Sementara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Andhi Nirwanto tidak mau berkomentar lebih jauh soal penyerahan diri dan PK Agusrin. “Ikuti saja perkembangannya besok. Tugas jaksa sebagai eksekutor itu melaksanakan putusan pengadilan dari MA,” tukasnya.

Untuk diketahui, eksekusi Agusrin memang terbilang alot. Sejak diputus MA beberapa bulan lalu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menerima petikan putusan dari pengadilan. Namun, putusan yang menghukum Agusrin empat tahun penjara itu tidak kunjung dieksekusi.

Sudah dua kali surat panggilan eksekusi dilayangkan, tapi Gubernur Bengkulu non aktif ini tidak mengindahkan panggilan tersebut. Agusrin malah mengirimkan surat permohonan penundaan eksekusi dan Kejaksaan tidak melakukan penjemputan paksa sebagaimana dilakukan terhadap Bupati Subang non aktif, Eep Hidayat. 

Perlakuan seperti ini dianggap anggota Komisi III DPR diskriminatif. Anggota Komisi III dari fraksi Golkar Nudirman Munir menilai Kejaksaan tebang pilih dalam mengeksekusi terpidana.

“Inilah contoh tebang pilih, serta tidak adanya sanksi bagi jaksa yang tidak menjalankan tugasnya demi undang-undang. Karena itu, bagi pihak Kejaksaan yang tidak menjalankan tugasnya demi undang-undang, melanggar undang-undang, atau bertindak diskriminatif harus diberikan sanksi,” tandasnya.