Hakim berpendapat, berdasarkan AD/ART GIB dijelaskan bahwa yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan adalah Direktur Utama maupun Direksi lainnya. Sedangkan bagi komisaris tidak diberikan hak dan kewenangan seperti itu. Sementara dalam hal penandatanganan tiga buah perjanjian, para tergugat tidak duduk dalam susunan direksi, melainkan hanya sebagai pemegang saham saja.
Sedangkan untuk work order, majelis hakim juga mengacu pada ketentuan AD/ART dimana disebutkan bahwa Komisaris Utama tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Karenanya, menurut hakim, tindakan MS Ralie Siregar yang menandatangani work order adalah dalam kapasitas sebagai pribadi dan tidak dapat dikaitkan dengan GIB.
Dengan demikian, hakim berkesimpulan bahwa tindakan para tergugat maupun MS Ralie Siregar dalam melakukan perbuatan hukum adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Karenanya menurut majelis hakim cukuplah beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat salah pihak.
Jika melihat pertimbangan hakim seperti itu tampaknya peluang JEG untuk menang di tingkat banding bakal tipis. Namun, hal itu tidak membuat kubu JEG menyurutkan langkah. Memori banding telah dikirimkan. Artinya, perjuangan akan tetap berlanjut di tingkat banding.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Abdullah, kuasa hukum Jimly Asshidique, mengaku belum menerima memori banding penggugat. Jadi kami belum bisa bersikap atas memori banding penggugat, terangnya.
Meski demikian, Abdullah menilai putusan hakim PN Jaksel sudah tepat. Gugatan penggugat tidak hanya salah pihak, tetapi juga kabur karena tidak jelas mendudukkan para tergugat. Apakah sebagai pribadi, pengurus IIFTIHAR atau pemegang saham GIB? Putusan hakim sudah tepat, tandas pengacara dari kantor hukum Zoelva dan Januardi ini.
