Setya Novanto Bebas Bersyarat, Ini Aturan Hukumnya!
Terbaru

Setya Novanto Bebas Bersyarat, Ini Aturan Hukumnya!

Sudah menjalani masa hukuman 2/3 dan untuk Terpidana korupsi telah membayar uang pengganti maupun denda.

Aji Prasetyo
Bacaan 6 Menit
Mantan Ketua DPR Setya Novanto. Foto: RES
Mantan Ketua DPR Setya Novanto. Foto: RES

Mantan Ketua DPR Setya Novanto dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Setnov, biasa Setya Novanto disapa dianggap telah memenuhi pembebasan bersyarat baik dari masa menjalani hukuman maupun membayar denda dan uang pengganti.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan dasar pembebasan bersyarat karena sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK).

"Iya. Karena sudah melalui proses asesmen, dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu," kata Agus di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8).

Baca Juga:

Dalam putusan PK, Mahkamah Agung mengurangi hukuman pria yang kerap disapa Setnov ini menjadi 12,5 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sebelumnya, divonis pidana selama 15 tahun denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, ia juga diminta membayar uang pengganti sebesar AS$7,3 juta yang dikurangi Rp5 miliar dari yang sudah dititipkan ke KPK. Dan sisa uang pengganti sebesar Rp49 miliar, jika tidak dibayar maka akan dipidana selama 2 tahun.

"Denda subsider sudah dibayar. Putusan PK kan kalau nggak salah. Putusan peninjauan kembali kepada yang bersangkutan dikurangi masa hukumannya," terang Agus.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Brigjen Pol Mashudi menekankan Setnov keluar dari Lapas Sukamiskin karena bebas bersyarat. Meskipun begitu, ia menyatakan Setnov mendapat remisi hingga 28 bulan 15 hari sebelum bebas bersyarat.

"Tidak (remisi), dia bebas bersyarat. Dia setelah membayar subsider, yaitu bahwa kerugian negara sudah dibayar, sehingga surat dari kewenangan KPK sudah melayangkan ke kita. Kita wajib memproses. Bahwa dia haknya sudah selesai. Sudah dibayar lunas sehingga dia langsung bebas (bersyarat)," kata Mashudi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info