Melalui pendekatan tersebut, perusahaan diklasifikasikan ke dalam empat kategori. Yakni PROSPER A, B, C, dan D. PROSPER A ditujukan bagi perusahaan dengan tingkat regulasi dan kompleksitas bisnis tinggi, PROSPER B untuk regulasi tinggi dengan kompleksitas bisnis menengah. Sedangkan PROSPER C untuk regulasi menengah dengan kompleksitas bisnis tinggi. Sementara PROSPER D bagi perusahaan dengan regulasi dan kompleksitas bisnis menengah.
Pengembangan klasifikasi PROSPER juga berdampak pada kategori penghargaan individu. Jika sebelumnya The Emerging Leader for Regulatory Compliance diberikan dalam satu kategori umum, mulai tahun ini penghargaan tersebut dibagi berdasarkan klasifikasi PROSPER A, B, C, dan D.
“Pembagian tersebut dilakukan untuk menciptakan penilaian yang lebih adil dengan mempertimbangkan skala perusahaan, tingkat kompleksitas bisnis, dan tantangan regulasi yang dihadapi masing-masing perusahaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, IRCA bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan refleksi komitmen perusahaan dalam membangun tata kelola yang baik. Kemudian memperkuat manajemen risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang melalui kepatuhan berkelanjutan. IRCA 2026 bakal melibatkan dewan juri dari kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga pegiat antikorupsi.
Diselenggarakan Hukumonline, IRCA dikenal sebagai ajang apresiasi bagi perusahaan dan pemimpin yang dinilai berhasil menerapkan kepatuhan hukum serta tata kelola secara berkelanjutan. Tahun ini, metode penilaiannya juga dikembangkan agar lebih kontekstual dengan dinamika bisnis dan regulasi yang dihadapi perusahaan.
Proses penilaian melibatkan dewan juri yang terdiri dari para ahli kepatuhan hukum berpengalaman lintas industri di Indonesia. Mereka antara lain akademisi dan senior advokat Arief T. Surowidjojo, anggota Dewan Internasional Transparency International Natalia Soebagjo, serta Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia Erry Riyana Hardjapamekas.
Selain itu, terdapat Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof Susi Dwi Harijanti dan Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Minyak Gas Bumi & Energi Terbarukan (APHMET) Didik Sasono Setyadi.
















