Dalam rangka persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, PT Askes menggandeng Polri untuk melakukan kerjasama. Dirut PT Askes, Fachmi Idrismengatakan,bentuk kerjasama itu diantaranya dalam melakukan sosialisasi dan pemanfaatan bersama fasilitas kesehatan milik Polri.
Menurut Fachmi, sosialisasi itu diperlukan karena program pemeliharaan kesehatan yang selama ini digunakan keluarga besar Polri tahun depan akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. Lewat sosialisasi itu diharapkan anggota Polri dan keluarganya paham bagaimana pelayanan kesehatan yang bakal mereka terima dalam BPJS Kesehatan.
Fachmi mengatakan salah satu hal yang penting untuk dipahami ketika BPJS Kesehatan berjalan adalah mekanisme pelayanan kesehatan yang diberikan. Yaitu didahului lewat sistem rujukan dari pelayanan kesehatan primer seperti dokter keluarga, poliklinik dan puskesmas. Sedangkan, Fachmi melihat selama ini anggota Polri dan keluarganya untuk memperoleh pelayanan jaminan kesehatan kurang menggunakan sistem rujukan. Sehingga, ketika jatuh sakit, tidak terlebih dahulu melewati proses di pelayanan primer namun langsung ke rumah sakit (RS).
“Ini yang harus dipahami oleh peserta karena tidak semua penyakit harus di bawa ke RS,”katanya dalam acara sosialisasi pengalihan jaminan kesehatan Polri ke BPJS Kesehatan di gedung Mabes Polri Jakarta, Jumat (11/10).
Dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan, Fachmi mengatakan ada prinsip portabilitas. Sehingga setiap peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Indonesia. Facmi memahami, selama ini anggota Polri dan keluarganya untuk mendapat pelayanan kesehatan kerap menyambangi RS Bhayangkara yang secara struktural berada di bawah naungan Polri. Namun, Fachmi melanjutkan, RS Bhayangkara jumlahnya terbatas, hanya ada di tingkat provinsi.
Dikatakan Fachmi dengan prinsip portabilitas, maka ketika beralih menjadi peserta BPJS Kesehatan, anggota Polri dan keluarganya dapat menyambangi penyedia pelayanan kesehatan terdekat. Terutama. Penyedia pelayanan kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Menurut Fachmi kerjasama antara PT Askes yang kelak beralih menjadi BPJS Kesehatan dengan Polri juga meliputi pemanfaatan bersama fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan mernurut undang-undang yang ada, fasilitas kesehatan pemerintah wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Mengingat BPJS Kesehatan membutuhkan institusi penyedia pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada lebih dari 121 juta peserta sebagaimana target pemerintah, maka pemanfaatan bersama fasilitas kesehatan itu bagi Fachmi sangat penting. Berbagai jenis fasilitas kesehatan Polri yang nanti dapat digunakan BPJS Kesehatan diantaranya Poliklinik, RS tingkat I sampai IV, bagian farmasi kepolisian (Bagfarmapol), laboratorium dan klinik odontologi kepolisian (LKOK) serta laboratorium DNA. “Kami harapkan BPJS Kesehatan dapat menggunakan fasilitas kesehatan di RS Bhayangkara,” ujarnya.