Boleh jadi pemandangan yang terjadi dalam sidang pembacaan putusan permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah peristiwa langka. Betapa tidak, kuasa hukum pemohon sempat beberapa kali menginterupsi hakim yang sedang membacakan putusan.. Sebab, telah terjadi sejumlah kesalahan dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD.
Sulistyowati, -anggota tim hukum PAN yang bertindak sebagai kuasa hukum caleg nomor 4 Dapil Kapuas 1 Ahmad Zaidi- adalah salah seorang yang sempat menginterupsi persidangan. Suara nomor urut satu belum dikoreksi yang mulia, ujarnya. Dalam pertimbangan, lanjutnya, Mahkamah mengakui caleg nomor 1 PAN Ngaidi telah melakukan penggelembungan suara. Namun dalam amar putusannya, Mahkamah justru mengurangi suara Zaidi –klien Sulistyowati- sebanyak 90 suara.
Awalnya, dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan Ngaidi tetap memperoleh 1723 suara sama seperti Keputusan KPU. Mendengar pernyataan Sulistyowati, Mahfud pun cepat tanggap. Palu yang berada di depannya langsung diambil seraya berkata, Sidang diskors. Sidang akhirnya ditunda beberapa menit untuk memperbaiki putusan.
Amar putusan akhirnya dikoreksi. Suara Ngaidi menjadi 1633. Sedangkan Zaidi memperoleh 1699 suara. Alhasil, Zaidi berhak menjadi caleg terpilih DPRD Kapuas menggantikan Ngaidi.
Bila interupsi Sulistyowati didengar Mahkamah, nasib berbeda dialami kuasa hukum PAN yang lain, Suhandono. Ia juga sempat berusaha menyela pembacaan putusan yang telah dikoreksi itu. Sayangnya, Mahfud tak menanggapinya dengan terus membacakan putusan.
Ditemui usai persidangan, Suhandono mengaku sebenarnya ingin mengingatkan Mahkamah bahwa gugatan untuk Daerah Pemilihan Sanggau belum dipertimbangkan. Pertimbangan hukum untuk Dapil Sanggau belum dibacakan, ujarnya. Ia mengatakan, Mahkamah malah membaca pertimbangan hukum Dapil Jeneponto sebanyak dua kali.
Meski sempat membuat persidangan tertunda, Panitera MK Zainal Arifin Hoesein mengatakan kesalahan yang terjadi hanya bersifat teknis. Setelah sidang putusan selesai kami cek lagi, katanya. Ia meyakinkan setelah putusan sampai di tangan para pihak sudah tidak ada lagi kesalahan.
Zainal menolak bila kesalahan terjadi karena jajaran kepaniteraan kelelahan. Bukan capek, tapi kami tak tidur, selorohnya. Sejak awal persidangan, lanjutnya, para panitera pengganti sering menginap di MK. Bahkan, hari-hari menjelang putusan, mereka lebih intens menginap di gedung pengawal konstitusi ini. Jadi, kemungkinan salah itu pasti ada, tuturnya.
Kabulkan 13 Dapil
Total dapil yang dikabulkan Mahkamah terhadap permohonan PAN ini adalah 13 dapil. Yakni, Dapil Bengkulu 2 untuk DPR RI, serta Dapil Provinsi Sumatera Barat 2, Dapil Kabupaten Kampar (Provinsi Riau), Dapil Purbalingga 2 Jawa Tengah, Dapil Sumsel 7, Dapil Ogan Ilir, Dapil Sulsel 6, Dapil Mamuju 4, Dapil Mamasa 3, Dapil Kampar 1, Dapil Banjar 2, Dapil Kerinci 4, dan Dapil Kapuas 1.
PAN memang tercatat sebagai parpol yang paling banyak mengajukan kasus dalam permohonannya. Total kasus yang dipersoalkan PAN adalah 51 dapil. Meski begitu, hampir separuhnya, yang dipersoalkan itu merupakan perselisihan internal antar caleg PAN.
Dari 13 dapil yang dikabulkan, ada 7 dapil yang merupakan sengketa internal PAN. Yaitu, Dapil Bengkulu 2, Dapil Sumbar 2, Dapil Purbalingga 2, Dapil Sumsel 7, Dapil Mamasa 3, Dapil Kerinci 4, dan Dapil Kapuas 1.
















