(Baca Juga: Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana)
Pada praktiknya, lanjut Abdul, memang orang yang berstatus tahanan kota seperti orang bebas yang tidak ditahan, bahkan bisa pergi ke luar kota dengan catatan kewajiban melapor setiap minggu terpenuhi dan ketika dibutuhkan bisa selalu dihadirkan. Adapun jika terdakwa dengan status tahanan kota, jika telah dijatuhi hukuman akan dikurangkan selama di tahanan kota dengan hitungan 1/5 dari tahanan di rumah tahanan negara.
Saat ditanya soal potensi terdakwa/tersangka menghancurkan barang bukti jika berstatus sebagai tahanan kota, Abdul menyebut itu tergantung orangnya (tersangka/terdakwa). Hanya saja, kata Abdul, tidak mungkin seorang berstatus sebagai tahanan kota jika memiliki potensi besar untuk menghancurkan barang bukti.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, berpendapat penahanan rutan sifatnya tidak wajib. Tersangka/terdakwa bisa di tahanan dalam bentuk tahanan lainnya, baik tahanan rumah atau tahanan kota. Untuk tahanan kota, memang yang bersangkutan bebas berkeliaran selama masih dalam 1 kota (kota tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa).
(Baca Juga: Apa Beda Legal Officer dan In-house Counsel? Ini Penjelasannya)
Anggara juga menjelaskan terdapat dua mekanisme untuk melakukan pengalihan penahanan. Pertama, penetapan jenis tahanan oleh pejabat yang berwenang menetapkan. Pejabat tersebut, kata Anggara, dapat menentukan berdasarkan pertimbangannya sendiri.
Merujuk pada Pasal 23 KUHAP, maka pejabat yang berwenang mengalihkan jenis penahanan tersebut terdiri dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim. Pengalihan penahanan itu dinyatakan melalui surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka/terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.
“Pejabat yang punya kewenangan itu yang menentukan, dia mau ke rutan, rumah atau kota. Initinya, penahanan ke rutan itu tidak wajib, dia (pejabat berwenang) bisa menentukan berdasarkan pertimbangan dia sendiri,” kata Anggara kepada hukumonline.
Kedua, dari sisi orang yang ditahan. Pada mekanisme kedua ini, kata Anggara, tersangka/terdakwa lah yang harus meminta permohonan pengalihan penahanan, baik pengalihan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rutan menjadi tahanan rumah.
