Tersangka kasus hoaks Ratna Sarumpaet, melalui kuasa hukumnya Insank Nasrudin akhirnya mengajukan permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota. Permohonan tersebut diajukan dengan surat jaminan keluarga yang memastikan bahwa Ratna tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan, tidak akan menghilangkan barang bukti serta akan mempermudah proses penyidikan polisi meski menjalani proses hukum di luar rumah tahanan negara (rutan).
"Kami menjamin akan mempermudah jalannya proses hukum ini," kata Insank seperti dilansir Antara, di Jakarta, Senin (8/10).
Terkait hal itu, Polda Metro Jaya mempersilahkan Ratna mengajukan permintaan penangguhan penahanan sebagai tahanan kota. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, mengatakan bahwa permohonan tahanan kota adalah hak tersangka. Namun, ia menyatakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya berwenang untuk mengabulkan status tahanan kota atau tidak kepada Ratna Sarumpaet.
"Penyidik yang akan menilai tapi permohonan silahkan diajukan," ujar Argo di hari yang sama.
Terlepas dari kasus Ratna Sarumpaet, apa sebenarnya perbedaan penahanan di rutan dengan tahanan kota? Sebagai informasi, yang dimaksud tahanan kota berdasarkan Pasal 22 KUHAP merupakan penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan dirinya pada waktu yang ditentukan.
Penahanan kota merupakan satu dari 3 jenis penahanan yang diatur dalam ayat (1) Pasal 22 a quo, yakni penahanan rumah tahanan negara (rutan), penahanan rumah dan penahanan kota.
Pakar Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, menjelaskan bahwa tahanan rutan adalah tahanan yang ditempatkan di rumah tahanan negara yang ada di setiap kantor penegak hukum penyidik (kepolisian, kejaksaan atau KPK). Sedangkan tahanan kota pada dasarnya ‘orang tidak ditahan’, tetapi mempunyai kewajiban melapor biasanya 2 kali seminggu.
“Perbedaannya rutan ditahan di tempat tertentu, sedangkan tahanan kota ditahan tidak boleh meninggalkan kota tempat penahanannya, pengawasannya dengan wajib lapor 2 kali dalam seminggu,” kata Abdul kepada hukumonline, Selasa (9/10).
(Baca Juga: Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana)
Pada praktiknya, lanjut Abdul, memang orang yang berstatus tahanan kota seperti orang bebas yang tidak ditahan, bahkan bisa pergi ke luar kota dengan catatan kewajiban melapor setiap minggu terpenuhi dan ketika dibutuhkan bisa selalu dihadirkan. Adapun jika terdakwa dengan status tahanan kota, jika telah dijatuhi hukuman akan dikurangkan selama di tahanan kota dengan hitungan 1/5 dari tahanan di rumah tahanan negara.
Saat ditanya soal potensi terdakwa/tersangka menghancurkan barang bukti jika berstatus sebagai tahanan kota, Abdul menyebut itu tergantung orangnya (tersangka/terdakwa). Hanya saja, kata Abdul, tidak mungkin seorang berstatus sebagai tahanan kota jika memiliki potensi besar untuk menghancurkan barang bukti.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, berpendapat penahanan rutan sifatnya tidak wajib. Tersangka/terdakwa bisa di tahanan dalam bentuk tahanan lainnya, baik tahanan rumah atau tahanan kota. Untuk tahanan kota, memang yang bersangkutan bebas berkeliaran selama masih dalam 1 kota (kota tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa).
(Baca Juga: Apa Beda Legal Officer dan In-house Counsel? Ini Penjelasannya)
Anggara juga menjelaskan terdapat dua mekanisme untuk melakukan pengalihan penahanan. Pertama, penetapan jenis tahanan oleh pejabat yang berwenang menetapkan. Pejabat tersebut, kata Anggara, dapat menentukan berdasarkan pertimbangannya sendiri.
Merujuk pada Pasal 23 KUHAP, maka pejabat yang berwenang mengalihkan jenis penahanan tersebut terdiri dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim. Pengalihan penahanan itu dinyatakan melalui surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka/terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.
“Pejabat yang punya kewenangan itu yang menentukan, dia mau ke rutan, rumah atau kota. Initinya, penahanan ke rutan itu tidak wajib, dia (pejabat berwenang) bisa menentukan berdasarkan pertimbangan dia sendiri,” kata Anggara kepada hukumonline.
Kedua, dari sisi orang yang ditahan. Pada mekanisme kedua ini, kata Anggara, tersangka/terdakwa lah yang harus meminta permohonan pengalihan penahanan, baik pengalihan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rutan menjadi tahanan rumah.
Lantas bagaimana perhitungan masa penahanan yang diakibatkan karena pengalihan jenis penahanan? Anggara menyebut perhitungan untuk pengalihan menjadi tahanan kota masa tahanannya terhitung 1/5 dari penahanan rutan, sedangkan untuk tahanan rumah maka masa penahanannya 1/3 dari tahanan rutan. Misalnya, Anggara mencontohkan untuk tahanan kota 5 hari ditahan di tahanan kota sama dengan 1 hari di tahanan rutan.
“Yang rugi itu kalau misalnya antara wilayah kota dan kabupaten itu lebih kecil wilayah kota. Kotanya juga kecil sekali, jadi tetap ruang geraknya sangatterbatas,” kata Anggara.
Anggara menambahkan tidak ada klasifikasi kejahatan tertentu bagi terdakwa/tersangka untuk bisa mengajukan pengalihan menjadi tahanan kota. Menurutnya, semua kejahatan bisa menjadi tahanan kota jika tersangka/terdakwa mengajukan permohonan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tersebut.
Anggara menyebut berdasarkan KUHAP bentuk pengawasan hanya sekadar ‘lapor’. Adapun bentuk pelaporannya seperti apa, kata Anggara, tergantung penetapan yang tercantum di dalam surat pengalihan penahanannya.
“Tergantung di surat pengalihan penahanannya itu bentuknya seperti apa, bisa seperti lapor via telepon, atau bisa juga lapor setiap seminggu sekali dengan mendatangi pejabat yang menahan itu,” jelas Anggara.
