Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan jajaran kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029, dengan nama ’Kabinet Merah Putih’. Pengumuman itu dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (20/10) malam. Jumlah kabinet era Prabowo kali ini memiliki 48 kementerian yang dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.
Pada bidang hukum, Prabowo telah menetapkan sejumlah nama untuk memegang peran dalam bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Para pejabat yang dipilih diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dan menjalankan reformasi hukum yang komprehensif sesuai visi presiden. Berikut adalah penjelasan mengenai tokoh-tokoh utama dalam Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Prof Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Sebagai tokoh yang sudah lama berkecimpung di dunia hukum dan politik, Yusril Ihza Mahendra diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dengan latar belakang sebagai akademisi dan politisi senior, Yusril memiliki tugas besar untuk mengkoordinasikan kebijakan di empat bidang penting ini. Pengalaman Yusril sebagai mantan Menteri Kehakiman dan HAM serta ahli hukum tata negara memberikan modal kuat untuk menjalankan tugas ini.
Baca juga:
- Resmi Jabat Presiden, Janji Prabowo Utamakan Kepentingan Rakyat
- Ini Daftar Nama Menteri-Wamen di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
- Profesor Hukum UI, Unpad, dan UGM Masuk Kabinet Prabowo
- Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
Supratman Andi Agtas, seorang legislator yang berpengalaman, kini memimpin Kementerian Hukum. Sebelumnya, ia dikenal sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI 2016-2019 dan 2019-2024 dan terlibat dalam pembentukan sejumlah undang-undang strategis. Di bawah kepemimpinannya, Supratman diharapkan dapat memperkuat supremasi hukum di Indonesia serta melakukan penataan regulasi yang lebih efisien dan relevan dengan perkembangan zaman.
- Natalius Pigai - Menteri HAM
Penunjukan Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia mencerminkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk memperhatikan isu-isu HAM yang kompleks di Indonesia. Pigai, pria yang berasal dari Papua selama ini dikenal sebagai aktivis HAM, bahkan sempat menjabat komisioner Komisi Nasional HAM periode 2012-2017. Penunjukan Pigia diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam penanganan isu HAM.
- Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Agus Andrianto, perwira tinggi Polri sejak 24 Juni 2023 yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dipercaya memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pengalaman panjang jenderal polisi bintang tiga itu sebagai aparat penegak hukum ini mendapat tugas mengatasi berbagai isu terkait imigrasi dan pemasyarakatan. Tantangan besar yang dihadapi Agus adalah penanganan imigrasi ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi.
