Simak! RUU Perampasan Aset Batasi 6 Target Tindak Pidana
Terbaru

Simak! RUU Perampasan Aset Batasi 6 Target Tindak Pidana

Meliputi tindak pidana korupsi, hingga penipuan atau penggelapan.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana (terlalu luas, -red). Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” katanya dalam rapat panja RUU Perampasan Aset dengan pemerintah di ruang sidang Komisi III DPR, Jumat (06/11/2026).

Habiburokhman juga menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama korban investasi bodong yang beberapa kali bertandang ke Komisi III DPR meminta agar aset yang disita dari pelaku tindak pidana tak perlu mampir ke kas negara, tapi langsung diberikan kepada korban. Selain itu jenis tindak pidana yang dikejar perampasan aset jangan terlalu luas. Sehingga yang ditekankan bukan soal jenis, tapi karakteristik tindak pidana.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan ketentuan ini ditujukan untuk mengunci tindak pidana tertentu secara limitatif. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dimaksud yakni menekankan pada unsur. Misalnya, penipuan travel umrah, dan investasi masuk kategori penipuan karena ada unsur yakni menggunakan berbagai cara.

Menurut Soedeson pengaturan jenis tindak pidana yang terlalu luas dalam RUU akan membuat penyidik kesulitan melakukan pembuktian. Selain itu membuat masyarakat khawatir. Apalagi RUU Perampasan Aset sifatnya formil untuk menjalankan hukum materiil. Mengenai dampak kerugian bagi masyarakat, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan umum RUU.

“Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat,” ujar politisi partai Golkar itu.

Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej yang akrab disapa Prof Eddy, mengatakan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagai core crime. UU Perbankan sedikitnya mengatur 4 jenis tindak pidana yakni direksi yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan bank, pemalsuan data, dan penipuan. Insider trading dalam pasar modal masuk kategori perbuatan curang.

“Ini sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info