Simak! RUU Perampasan Aset Batasi 6 Target Tindak Pidana
Terbaru

Simak! RUU Perampasan Aset Batasi 6 Target Tindak Pidana

Meliputi tindak pidana korupsi, hingga penipuan atau penggelapan.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Fotografer / Resa Esnir
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Fotografer / Resa Esnir

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk tahap pembicaraan tingkat pertama. Pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah ketentuan antara lain RUU Perampasan Aset hanya menyasar 6 jenis tindak pidana. Disepakati Pasal 4 ayat (1) RUU berbunyi ‘Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi’.

Pasal 4 ayat (2) mengatur pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati dan tata cara pelaksanaannya berdasarkan UU yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ayat berikutnya menyebut selain tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 4 ayat (1), perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap 6 jenis tindak pidana. Pertama, tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Kedua, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Ketiga, tindak pidana penyelundupan manusia. Keempat, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Kelima, tindak pidana perdagangan orang. Keenam, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Dalam penjelasan disebut yang dimaksud tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Antara lain tindak pidana perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto.

Baca juga:

Ketua Panja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) hanya mengatur perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Awalnya, Komisi III DPR memasukan beragam jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset seperti pajak dan perbankan.

Tapi malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena khawatir beleid ini nantinya malah menyasar masyarakat sipil. Sehingga diputuskan lebih baik dikembalikan lagi hanya ditujukan untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang punya karakter sama seperti penipuan. Jangan sampai tindak pidana yang disasar menjadi terlalu luas karena berpotensi memicu aparat penegak hukum melakukan penyalahgunaan.

“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana (terlalu luas, -red). Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” katanya dalam rapat panja RUU Perampasan Aset dengan pemerintah di ruang sidang Komisi III DPR, Jumat (06/11/2026).

Habiburokhman juga menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama korban investasi bodong yang beberapa kali bertandang ke Komisi III DPR meminta agar aset yang disita dari pelaku tindak pidana tak perlu mampir ke kas negara, tapi langsung diberikan kepada korban. Selain itu jenis tindak pidana yang dikejar perampasan aset jangan terlalu luas. Sehingga yang ditekankan bukan soal jenis, tapi karakteristik tindak pidana.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan ketentuan ini ditujukan untuk mengunci tindak pidana tertentu secara limitatif. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dimaksud yakni menekankan pada unsur. Misalnya, penipuan travel umrah, dan investasi masuk kategori penipuan karena ada unsur yakni menggunakan berbagai cara.

Menurut Soedeson pengaturan jenis tindak pidana yang terlalu luas dalam RUU akan membuat penyidik kesulitan melakukan pembuktian. Selain itu membuat masyarakat khawatir. Apalagi RUU Perampasan Aset sifatnya formil untuk menjalankan hukum materiil. Mengenai dampak kerugian bagi masyarakat, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan umum RUU.

“Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat,” ujar politisi partai Golkar itu.

Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej yang akrab disapa Prof Eddy, mengatakan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagai core crime. UU Perbankan sedikitnya mengatur 4 jenis tindak pidana yakni direksi yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan bank, pemalsuan data, dan penipuan. Insider trading dalam pasar modal masuk kategori perbuatan curang.

“Ini sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info