4 Risiko RUU Perampasan Aset, Ekonom UI Usulkan 3 Rumusan Norma
Terbaru

4 Risiko RUU Perampasan Aset, Ekonom UI Usulkan 3 Rumusan Norma

Persoalan yang dihadapi aparat penegak hukum selama ini bukan kurang kewenangan, tapi kemampuan eksekusinya minim. Tujuan RUU Perampasan Aset bukan sebagai sumber keuangan negara, tapi mengejar efek jera dan integritas.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi dalam RDPU dengan Komisi III DPR, Rabu (04/11/2026) kemarin. Foto: Tangkapan layar youtube
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi dalam RDPU dengan Komisi III DPR, Rabu (04/11/2026) kemarin. Foto: Tangkapan layar youtube

Komisi III DPR mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan menargetkan penyelesaian draf untuk segera masuk tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Untuk mengejar target, Komisi III memanfaatkan masa reses dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan mengundang sejumlah pihak, termasuk ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi.

Dia mencatat sedikitnya 4 catatan kritis untuk RUU Perampasan Aset. Pertama, hasil perampasan aset selama ini hasilnya minim, dan tergolong sangat kecil. Seluruh aset yang berhasil dipulihkan Kejaksaan dan KPK periode 2025 sekitar Rp21 triliun atau 0,6 persen dari pendapatan negara tahun 2027 (Rp3.426 triliun). Mengingat minimnya hasil perampasan aset, Fithra mengusulkan pemerintah dan DPR untuk menjelaskan kepada publik RUU ini tujuannya bukan sebagai sumber keuangan negara.

“Karena itu RUU ini sebaiknya dijelaskan ke publik sebagai alat efek jera dan integritas — bukan sebagai sumber uang negara,” katanya dalam RDPU dengan Komisi III DPR, Rabu (04/11/2026) kemarin.

Kedua, masalah yang dihadapi aparat penegak hukum selama ini bukan kurang kewenangan, tapi minim kemampuan eksekusi. Sekalipun periode 2025 pengadilan memutus berbagai perkara yang totalnya sebanyak Rp65,7 triliun harus dikembalikan kepada negara, tapi yang masuk kas negara hanya sepertiga. Justru yang diperlukan antara lain perbaikan pelacakan dan pengelolaan aset.

Baca juga:

Ketiga, untung-rugi tidak seimbang. Fithra menghitung keuntungan perampasan aset relatif kecil, tapi risikonya besar. Dari simulasi yang dilakukan terhadap 20 ribu skenario, perampasan aset tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang dibatasi dan diawasi pengadilan hasilnya sama seperti sekarang. Tapi jika NCB nirbatas tanpa safeguard, justru merugikan negara.

“Bila investor ragu dan investasi melambat 1 poin saja, kerugiannya ≈ Rp81 triliun atau hampir 4 kali seluruh aset yang dipulihkan setahun,” ujar Fithra.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info