Ketiga, mengatur safeguard ekonomi untuk mencegah terjadinya ‘menyita demi storan’ dan menjaga kepercayaan investor. Terkait fiskal, hasil rampasan dicatat sebagai penerimaan tambahan tanpa target. Dilarang dijadikan ukuran kinerja setoran bagi aparat penegak hukum. Tidak ada bagi hasil langsung untuk lembaga yang menyita, agar tidak ada dorongan 'menyita demi setoran' serta transparansi dengan membuat laporan per aset kepada DPR dan publik.
Pengecualian tegas untuk pemegang hak beritikad baik seperti kreditur, pembeli, pemegang saham minoritas. Ganti rugi plus bunga bila perampasan dibatalkan pengadilan, dan tanggung jawab negara ditulis tegas. Perusahaan yang masih beroperasi tidak boleh dirampas tanpa putusan pengadilan lebih dulu. Perusahaan itu harus dikelola sementara, bukan dibubarkan
Fithra mengusulkan permohonan NCB hanya diajukan Jaksa Agung/KPK setelah dilakukan penelaahan PPATK. NCB dilarang untuk perkara yang berkaitan dengan proses pemilu dalam 12 bulan. Dibentuk majelis khusus di pengadilan tipikor dengan hakim ad hoc, dimana setiap putusan wajib menjelaskan uji kewajaran (proporsionalitas). Serta melakukan pelaporan statistik perkara (target, nilai, hasil) ke Komisi III pada setiap semester.
Pada kesempatan yang sama anggota Komisi III DPR, Machfud Arifin, mencatat salah satu usulan narasumber RDPU yakni ‘Ganti rugi plus bunga bila perampasan dibatalkan pengadilan’. Usulan ini menekankan dalam mekanisme perampasan aset tidak boleh sewenang-wenang atau abuse of power.
“Jadi bukan berarti merampas segalanya, ini perlu menjadi catatan kita, jadi ekspektasi perampasan aset di masyarakat yaitu semua aset yang dimiliki diambil semuanya, harus ada keseimbangan,” pungkas politisi partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
















