4 Risiko RUU Perampasan Aset, Ekonom UI Usulkan 3 Rumusan Norma
Terbaru

4 Risiko RUU Perampasan Aset, Ekonom UI Usulkan 3 Rumusan Norma

Persoalan yang dihadapi aparat penegak hukum selama ini bukan kurang kewenangan, tapi kemampuan eksekusinya minim. Tujuan RUU Perampasan Aset bukan sebagai sumber keuangan negara, tapi mengejar efek jera dan integritas.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

Keempat, negara lain dengan UU serupa gagal karena institusinya belum siap. Dari 24 negara yang menerapkan NCB dalam periode 1996-2023 rata-rata investasi tidak turun signifikan, tapi tingkat korupsi juga stagnan. Penggunaan NCB berdampak positif jika skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia naik ke peringkat 37. Diusulkan NCB diatur secara terbatas, pengadilan memegang kendali, pengelola aset, sunset clause, dan evaluasi.

Rekomendasi tiga rumusan norma

Fithra merekomendasikan setidaknya 3 rumusan norma untuk RUU Perampasan Aset. Pertama, objek NCB dibatasi hanya untuk keadaan luar biasa sebagaimana Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Misalnya, tersangka/terdakwa meninggal, melarikan diri, tidak diketahui, atau tidak dapat dituntut.

Standar bukti 'lebih mungkin benar daripada tidak' hanya dipakai untuk membuktikan kaitan aset dengan kejahatan. Kewajiban pemilik membuktikan asal-usul aset (pembuktian terbalik) hanya berlaku untuk aset yang tidak wajar dibanding penghasilan sahnya. Setelah jaksa lebih dulu menunjukkan bukti awal yang kuat.

Pengadilan memegang kendali di depan melalui izin pembekuan/penyitaan dan di belakang yakni putusan perampasan. Pihak ketiga beritikad baik berhak mengajukan keberatan, dan tersedia upaya hukum kasasi. Asas keseimbangan sebagaimana mandat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dibuat konkret yakni nilai yang dirampas tidak boleh melebihi nilai yang terbukti terkait kejahatan. Aset yang bercampur dengan harta sah dipisahkan lebih dulu.

Kedua, membenahi kemampuan eksekusi dengan cara antara lain mengubah Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menjadi lembaga lintas penegak hukum dengan target kerja yang dipublikasi. Jangan sampai seperti lembaga pemulihan aset di Ukraina yang bekerja tanpa data dan akuntabilitas sehingga tidak menyelesaikan tapi justru menambah masalah baru. 

Data antar lembaga terhubung secara nasional mulai dari AHU, BPN, Samsat, KSEI, OJK, dan perbankan (lewat PPATK) agar aset bisa dilacak cepat. Fithra mencatat Bangladesh gagal di tahap ini meski sudah dilatih lembaga internasional.  Penilai independen, lelang elektronik, larangan dibeli pihak terafiliasi, dan pengelolaan sementara untuk aset produktif (perusahaan, perkebunan) agar nilainya tidak merosot selama proses.

Ganti rugi diprioritaskan untuk korban, biaya pengelolaan, dan kas negara. “Ketentuan ini melindungi RUU dari kesan ‘negara memperkaya diri’ dan sejalan dengan Pasal 57 UNCAC,” usul Fithra.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info