Bahkan dalam perjalanannya, RTRW Kab. Sidoarjo itu, kata Santoso semakin ditegaskan dengan Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2006 tentang RTRW Jatim 2005-2020. Di dalam Perda itu dijelaskan bahwa kawasan Sidoarjo, khususnya Porong, tidak diperuntukkan bagi sektor pertambangan.
Meski demikian, Santoso menjelaskan, ada beberapa pengecualian terkait masalah pertambangan di Sidoarjo. Menurut Santoso, aktivitas pertambangan yang dibolehkan hanyalah yang berkategori Galian C. Contohnya adalah penambangan pasir. Itu nanti akan ditetapkan di dalam SK Bupati, tandasnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan Santoso, Otto malah menuding Santoso tidak komprehensif memahami Perda No 16 Tahun 2003. Di dalam lampiran Perda itu disebutkan bahwa sektor pertambangan masuk ke dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo, dalihnya.
Tidak Logis
Ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (19/9), Santoso menyatakan bukti yang diajukan oleh Lapindo terkait masalah tata ruang Sidoarjo adalah bukti yang tidak logis. Sangat tidak logis karena Lapindo mengacu pada revisi RTRW yang katanya dikeluarkan pada 2002. Sementara RTRW Sidoarjo saja baru ditetapkan pada 2003. Ini sangat aneh, karena apa yang mau direvisi jika belum ada bahan yang hendak direvisi, terangnya.
Selain itu, Santoso juga menjelaskan kejanggalan lain yang terdapat di dalam bukti milik Lapindo. Menurutnya, adalah hal yang janggal ketika Lapindo menggunakan revisi RTRW yang dikeluarkan Bappekab. RTRW, kata Santoso, dituangkan ke dalam Perda. Sementara seperti diketahui, Perda adalah hasil kesepakatan dan pembahasan antara eksekutif dan legislatif di daerah.
Sedangkan Bappekab hanya merupakan salah satu unsur yang ikut membantu pemerintah di daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Jadi tidak bisa Bappekab seenaknya merevisi RTRW. Kalaupun Bappekab mau merevisi, bisa melalui Bupati. Nanti Bupati yang akan membahasnya bersama DPRD, urainya.
Dalam perkara Lapindo ini, Santoso mencium ada gelagat yang tidak baik antara Lapindo dengan pihak Pemda. Pasalnya, meskipun RTRW Kab. Sidoarjo tidak membolehkan aktivitas pertambangan, terutama minyak dan gas bumi di Porong, namun Pemda tetap saja memberikan perizinan kepada Lapindo. Ada apa di balik ini? Kok bisa Lapindo mendapatkan izin prinsip, izin lokasi dan Amdal? Padahal untuk mendapatkan itu semua, syarat dasar yang harus diperhatikan adalah peruntukan wilayah yang tertuang di dalam RTRW, pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pertengahan Januari lalu, Walhi mengajukan gugatan seputar rusaknya kondisi lingkungan Porong, Sidoarjo Jawa Timur akibat semburan lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas. Dalam gugatan beregister 284/Pdt.G/2007/PN Jaksel itu, Walhi menyeret 12 pihak sebagai tergugat. Enam tergugat pertama adalah pihak swasta PT Lapindo Brantas Inc (Lapindo), PT Energi Mega Persada Tbk, Kalila Energy Ltd, Pan Asia Entreprise, PT Medco Energy Tbk dan Santos Asia Pacific Pty Ltd.
Sementara 6 tergugat berikutnya adalah pihak pemerintah, berturut-turut Presiden Republik Indonesia, Menteri Energi Sumber Daya Manusia, BP Migas, Meneg Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati Kabupaten Sidoarjo. Sidang yang dipimpin oleh hakim Wahjono ini ditunda hingga dua pekan mendatang.Sidang perkara gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melawan Lapindo Brantas dkk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus bergulir. Dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (19/9), Lapindo Brantas sebagai Tergugat I mengajukan bukti tertulis. Salah satu bukti yang disodorkan Lapindo adalah mengenai revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo.
Otto Bismarck, kuasa hukum Lapindo kepada Hukumonline menyebutkan, berdasarkan revisi RTRW Kabupaten Sidoarjo 2003-2012 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, dimungkinkan bagi sektor pertambangan untuk beroperasi di wilayah Sidoarjo.
Selain pemukiman, perikanan dan perkebunan, berdasarkan revisi RTRW Kab. Sidoarjo 2003-2012 yang dikeluarkan oleh Bappekab Sidoarjo pada 2002, wilayah Sidoarjo juga diperuntukkan bagi pertambangan, Otto menjelaskan. Artinya, secara umum Otto ingin menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan di Sumur Banjar Panji, Porong, Sidoarjo tidak bertentangan dengan RTRW.
Bukti yang disebutkan Otto itu, berbanding terbalik dengan keterangan yang disampaikan oleh Vinsensius Santoso di persidangan sebelumnya. Santoso, ahli tata ruang yang dihadirkan oleh Walhi menyebutkan bahwa jika ditinjau dari RTRW Kabupaten Sidoarjo 2003-2012, wilayah Porong atau Sidoarjo, diharamkan bagi aktivitas pertambangan.
Di dalam Perda (Peraturan Daerah, red) No. 16 Tahun 2003 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012 dijelaskan bahwa Kecamatan Porong diperuntukkan hanya untuk pemukiman, pertanian dan industri. Jadi bagaimana mungkin peruntukan pertambangan itu bisa masuk ke Porong, tegas Koordinator Tata Ruang (Tarung) Watch Jawa Timur ini.
