Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum, Adnan Buyung Nasution mengaku bisa memahami usulan tersebut. Apalagi dilihat dari sejarah panjang eksekutif atau presiden dalam ranah legislasi. Pada UUD 1945 sebelum diamandemen, kekuasaan eksekutif dalam membentuk UU cukup besar. Lalu, kekuasaan ini mulai dipersempit melalui amandemen UUD 1945. Namun, bila ada yang ingin menghilangkan kekuasaan presiden dalam ranah legislasi, maka ia meminta perlu kajian yang dalam.
Kita mungkin harus memikirkan secara lebih mendalam mengenai usul yang menghendaki dihapusnya sama sekali fungsi legislasi pemerintah dan menggantikannya dengan hak veto terhadap UU keluaran legislatif, ujar Buyung.
Buyung menjelaskan sejauh ini pihak pemerintah memang secara teknis dipandang lebih berpengalaman dalam menyusun sebuah RUU. Namun, ia menegaskan harus juga dipikirkan kesiapan lembaga legislatif dalam membuat UU tanpa kehadiran pemerintah. Bila sudah siap, maka usulan itu tentu saja tidak lagi menjadi persoalan, tegasnya.
Wakil pemerintah terkesan kurang setuju dengan usulan ini. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Abdul Wahid Masru menganggap itu hanya sebuah wacana. Itu kan cuma pemikiran, ujarnya.
Menurut Wahid sistem legislasi yang ideal sudah dimiliki Indonesia saat ini. Keterlibatan eksekutif dalam pembuatan UU bukan suatu hal yang aneh. Di negara-negara lain, kekuasaan membentuk UU dilaksanakan pemerintah bersama-sama dengan DPR. Di Belanda juga seperti itu, ujarnya.
Karena itu, lanjut Wahid, yang perlu dilakukan tinggal memperbaiki sistem yang ada saja. Saya kira tinggal mengefektifkan yang ada saja, tuturnya. Bila memang akan dilakukan amandemen UUD 1945, Wahid menyarankan perlu ada sinkronisasi dalam Pasal 20 UUD 1945.
Pasal 20 ayat (1) menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Namun, pada ayat (2) sampai ayat (5), disebutkan keterlibatan pemerintah dalam pembahasan UU. Bila seperti itu, seharusnya, yang memegang kekuasaan membentuk UU bukan hanya DPR, tetapi juga pemerintah.
