Naskah Constitutional
Pada kesempatan terpisah, Pengamat Hukum Tata Negara (HTN) Irmanputra Sidin juga mengusulkan perbaikan sistem legislasi. Secara tegas, ia meminta agar kebiasaan perancang UU mencantumkan naskah akademik dalam membuat UU harus segera ditinggalkan. Ia menyarankan agar naskah akademik diganti dengan naskah constitutional. Naskah akademik itu belum tentu constitutional, ujarnya.
Irman memang terlihat geram dengan sejumlah UU yang acapkali dibuat asal-asalan tanpa melihat ketentuan konstitusi. Akhirnya, banyak UU yang dibuat dengan biaya mahal harus kandas di tangan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang tak mewajibkan pembentukan UU harus mencantumkan naskah akademik. Namun, sejumlah kalangan pernah mengusulkan agar naskah akademik diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
