Skandal Korupsi Politik Diprediksi Makin Marak
Berita

Skandal Korupsi Politik Diprediksi Makin Marak

Partai Politik dinilai kurang aktif menggiatkan akuntabilitas dan transparansi pendanaan partai.

Ady
Bacaan 2 Menit
ICW. Foto: RES
ICW. Foto: RES

Indonesia termasuk negara rawan korupsi dengan menduduki peringkat seratus dari seluruh negara di dunia di tahun 2011. Salah satu penyebab maraknya korupsi terkait dengan kegiatan politik praktis. Itulah sejumlah fenomena korupsi 2011 yang dapat ditangkap Indonesia Corruption Watch (ICW). Tren itu diprediksi akan berulang menjelang 2014.

 

Skandal korupsi politik akan mencuat setelah ada perhelatan besar politik misalnya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Koordinator ICW Danang Widoyoko mengingatkan tren korupsi politik akan terus berulang dari tahun ke tahun selama pendanaan partai politik tidak dibenahi. Hal ini terjadi karena ketidakpatuhan partai politik dalam transparansi keuangan partai.

 

Pengawasan dana partai bagi Danang hanya dirasakan geliatnya pada saat menjelang Pemilu. Seharusnya menurut Danang pengawasan juga dilakukan saat Partai mengadakan kegiatan lainnya seperti kongres. Selain itu yang paling penting partai harus melaporkan keuangannya kepada publik. Hal ini terkait dengan mekanisme partai politik yang tidak memantapkan jejaring organisasi politiknya untuk meraih dukungan, tapi malah bersandar pada banyaknya dana yang diperoleh. Terutama dari para kader yang ingin mencalonkan diri meraih jabatan politis. Bagi Danang inilah benih yang disinyalir akan muncul menjadi korupsi.

 

“Ini menjadi ancaman bagi pemberantasan korupsi, soalnya belum pernah dirumuskan solusinya seperti apa bagaimana mengatasi ongkos politik yang mahal, pendanaan partai, mengatur keuangan partai. ICW minta laporan keuangan partai, ditolak. Ini artinya partai politik masih seperti yang lama, mengandalkan cukong-cukong. Kalo nggak berubah kemungkinan besar masih tergantung dari sumber-sumber hasil praktik korupsi,” tutur Danang kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor ICW Jakarta, Minggu (29/1).

 

Masalahnya, lanjut Danang, partai dirasa belum mampu mencari sumber pendanaan selain cara lama yang dapat menjerumuskan partai ke dalam lubang korupsi. Sehingga musuh yang akan dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang dan sebelumnya diprediksi akan sama yaitu politisi. Begitu juga posisi kelembagaan KPK akan menghadapi serangan yang sama dengan dengan periode sebelumnya berupa pelemahan. Contohnya adalah kriminalisasi terhadap pimpinan KPK periode lalu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

 

Demi pemberantasan korupsi menurut Danang pendanaan partai harus diposisikan sebagai masalah bersama. Presiden, KPK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik harus membuka pembahasan mengenai bagaimana mencari sumber dana yang bebas dari korupsi untuk partai. Danang menawarkan sejumlah skenario untuk membenahi pendanaan partai. Misalnya ada dana dari pemerintah yang diberikan ke partai, jenisnya berupa uang atau dapat berupa penggunaan fasilitas tertentu milik pemerintah.

 

Peraturan yang ada terkait pendanaan dalam UU Partai Politik menurutnya kurang cukup untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan partai. Selain itu partai yang ada saat ini belum serius untuk mendorong hal itu, hanya berkutat pada batas besaran dana yang boleh diterima partai dan berupaya meningkatkannya, lanjutnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info