‘SKP3 Bukan Kebijakan Kejaksaan'
Berita

‘SKP3 Bukan Kebijakan Kejaksaan'

Kejaksaan menerbitkan SKP3 karena MA dan PN Jaksel menutup pintu untuk menerima dan menyidangkan kembali perkara Soeharto.

Rzk
Bacaan 2 Menit

 

Sementara itu, Ketua PN Jaksel Andi Samsan Nganro yang memimpin persidangan berharap agar persidangan yang menyita banyak perhatian masyarakat ini dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal. Andi mengatakan pada awal persidangan para pihak telah menyepakati jadwal persidangan yang akan dilakukan setiap hari. Mudah-mudahan awal minggu depan sudah dapat diselesaikan, imbuhnya.

 

Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP memang membatasi persidangan pra peradilan selama yakni tujuh hari. Sayangnya, KUHAP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan ‘hari' dalam ketentuan itu.

 

Pasal 1 angka 31 hanya menyatakan satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari. Artinya, Apabila dihitung dari awal persidangan yang dimulai Senin (5/6), maka seharusnya persidangan ini akan selesai pada hari Senin berikutnya (12/6).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info