Soal Harga BBM, Pemerintah Dinilai Manfaatkan Ketidaksinkronan Regulasi
Berita

Soal Harga BBM, Pemerintah Dinilai Manfaatkan Ketidaksinkronan Regulasi

Pemerintah telah melanggar konstitusi, apalagi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan harga BBM tidak boleh mengikuti harga pasar.

RFQ
Bacaan 2 Menit
SPBU. Foto: RES
SPBU. Foto: RES
Dalam kurun waktu enam bulan pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, sudah empat kali menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penyerahan harga BBM melalui mekanisme pasar menjadikan ketidakpastian bagi masyarakat. Hal itu pula memicu inflasi, dan berujung kenaikan harga bahan pokok lainnya meroket tajam.

“Dampak kenaikan BBM berdampak pada inflasi dan memicu kenaikan harga barang dan jasa,” ujar anggota Komite IV DPD, Siska Marleni dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Rabu (8/4). 

Menurut Siska, kenaikan harga BBM semestinya memiliki tenggat waktu. Namun, pemerintah justru menaikan harga BBM dalam tenggat waktu berdekatan. Hal itu menimbulkan ketidakstabilan harga barang dan jasa. Pasalnya, dengan kenaikan harga BBM, mesti keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang berdampak pada harga barang dan jasa.

“Ini menjadi tolak ukur kinerja pemerintah,” ujarnya.

Adanya perubahan harga BBM itu berkorelasi negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menurut Siska, pemerintah tak boleh mengabaikan aspek ekonomi yang berkeadilan. Pasalnya hal itu menjadi amanat konstitusi.

“Seharusnya pemerintah tidak melanggar konstitusi, apalagi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan harga BBM tidak boleh mengikuti harga pasar,” katanya.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpandangan teriakan DPR maupun DPD tak ada artinya. Pasalnya jika ingin protes terhadap kenaikan harga BBM, hal yang perlu dilakukan di awal adalah mengubah APBN-P terlebih dahulu. “Karena pemerintah berwenang menaikan harga BBM,” ujarnya.

Menurutnya, ketidaksinkronan perundangan yang ada menjadi celah bagi pemerintah untuk tunduk terhadap mekanisme harga pasar. Misalnya antara UU Minerba dengan UU Energi. Sedangkan DPR hanya berwenang memberikan pertimbangan.

“Inilah pemerintah memafaatkan dengan ketidakpahaman DPR. Jadi kalau teriakan DPR dan DPD itu hanya pencitraan saja,” katanya

Lebih jauh, ia berpandangan harga BBM tak akan turun sepanjang tidak ada kerusuhan sosial di tengah masyarakat. Ia menilai kalimat yang acapkali diucapkan Presiden Jokowi kala kampanye Pilpres tahun lalu, adalah jargon semata. “Kalimat (yang diucapkan Jokowi kala kampanye) saya akan tunduk sama konstitusi, jujur itu dilanggar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah tanpa diiringi rasa empati terhadap masyarakat. Ia menyatakan harapan masyarakat ada kehidupan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di era Jokowi justru malah terbukti sebaliknya. Beberapa harga dan tarif komoditas publik dinaikkan.

“Harga BBM ditetapkan dengan ukuran pasar, tanpa justifikasi yang lebih rasional dan komprehensif,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/4).

Sudaryatmo mencatat setidaknya ada beberapa  poin yang perlu dikritisi terhadap pemerintah Jokowi yang kerap menaikan harga BBM ini. Pertama, semua komoditas publik, baik dari sektor barang dan/atau jasa, mengalami kenaikan atas dampak kenaikan harga BBM yang lalu.

Kedua, pemerintah telah gagal mewujudkan tarif angkutan umum yang adil bagi masyarakat, bahkan bagi operator sekalipun. Dengan harga BBM yang fluktuatif mengakibatkan tarif angkutan kota menjadi fluktuatif juga. “Ini karena pemerintah tidak punya skema tarif angkutan kota yang lebih visible dan berjangka panjang,” ujarnya.

Ketiga, Sudaryatmo menyatakan seharusnya pemerintah tidak mencabut subsidi energi secara serentak, sebelum menyiapkan skema kebijakan untuk mengamankan atas dampak yang ditimbulkan. Termasuk menerapkan harga BBM secara fluktuatif.

“Tidak fair jika Menteri ESDM meminta masyarakat harus merasa terbiasa dengan harga BBM yang fluktuatif, sementara pemerintah tidak menyiapkan skema kebijakan untuk menekan dampak eksternalitas dari harga BBM yang fluktuatif itu,” jelasnya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info