Tentu saja hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena menyangkut kebijakan yang bersifat makro. Ketua MPR Amien Rais menyetujui gagasan Kwik. Amin mengatakan dirinya setuju dengan gagasan Kwik untuk segera memutus hubungan dengan IMF setelah kontrak selesai, terutama dalam rangka perbaikan dan pemulihan ekonomi.
Bahkan, Amien salut dengan sikap dari Kwik untuk menolak IMF dalam melanjutkan kontraknya. Menurut Amien, sebagai seorang patriot, Kwik seorang yang cinta kepada bangsa dan negara tanpa melihat latar belakang kepartaian, suku, ideologi. "Seratus persen MPR mendukung gagasan tersebut," cetus Amien.
Amien berpendapat bahwa biarkan 200 juta lebih penduduk Indonesia tumbuh dan berkembang tanpa turut campur tangan dari IMF. "Sudah cukup bangsa Indonesia terhina dengan adanya IMF dan menjadi pengemis yang memalukan. Kita ucapkan selamat dan silakan pulang ke Washington kepada IMF," kata Amin.
Sementara itu, Akbar Tandjung, Ketua DPR mengatakan bahwa persoalan pemutusan hubungan dengan IMF kita serahkan pada mekanisme di dalam dewan untuk memutuskan apakah akan disetujui atau tidak. "Serahkan pada fraksi masing-masing saja," kata Akbar.
Akbar menilai bahwa IMF masih tetap dibutuhkan oleh negara ini. "Saya kira, kalau tidak ada IMF tentu kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Karena dulu IMF itu juga merupakan semacam lampu hijau bahwa langkah-langkah pemulihan perekonomian kita sudah tepat," ujar Akbar.
Menurut Akbar, IMF bisa menimbulkan iklim yang baik bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Terakhir, kita sudah mendapat konfirmasi dari IMF mengenai langkah-langkah pembangunan ekonomi kita.
Beberapa hal tentu saja harus diperhitungkan apa yang diinginkan IMF. Pemerintah bersama DPR harus mempelajari, sehingga tidak otomatis semua saran dan keinginan IMF itu kita ikuti. "Tapi saran IMF itu perlu untuk membangun image bahwa langkah-langkah perekonomian kita sudah baik," tambah Akbar.