Chandra M. Hamzah, pengacara dari firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS) mengkhawatirkan bahwa Soeharto nantinya akan dibebaskan. Alasannya, ada kesalahan mendasar dari jaksa dalam menentukan struktur bangunan kasus ini.
Perintah mengeluarkan dana yayasan pada perusahaan keluarga dan kroni-kroni Soeharto berasal dari bendahara-bendahara yayasan yang dilakukan atas perintah Soeharto. Namun jika tidak ada bukti tertulis bahwa Soeharto yang memerintahkan, akan susah pembuktiannya.
Sistem bertingkat
Menurut Chandra, seharusnya bendahara-bendahara tersebut yang menjadi terdakwa di pengadilan. Nanti akan terbukti, mereka melakukan hal itu atas perintah siapa. Baru setelah itu Soeharto sebagai pelaku utamanya diperiksa di pengadilan. "Jadi, sistemnya bertingkat, " katanya kepada hukumonline.
"Bahwa sekarang Soeharto dahulu yang diadili, itu tampaknya dilakukan untuk memuaskan publik, hanya itu. Tapi ini akan menjadi pukulan balik jika nanti tidak terbukti, sama seperti kasus Djoko S. Tjandra," kata Chandra.
Dalam kasus Djoko, jaksa juga melakukan kesalahan yang sama. Chandra melihat, seharusnya jaksa menuntut Rudy Ramli terlebih dahulu atas tindakannya yang merugikan Bank Bali.
Perjanjian yang dilakukan Rudy Ramli, sehingga mengakibatkan Bank Bali harus membayar Rp546 miliar, itu diputuskan dahulu perkara pidana atau perdata. Setelah itu dinyatakan sebagai tindakan pidana oleh pengadilan, baru kemudian Djoko Tjandra diajukan ke pengadilan.
Chandra melihat, Soeharto yang diadili sebagai ketua yayasan dan bukannya sebagai kepala negara atau kasus-kasus lain itu sudah tepat. "Kalau memang benar Pak Harto melakukan 'dosa-dosa besar' tapi untuk mengungkap yang besar itu sulit, dimulai dari yang kecil saja dahulu dan yang lain nanti akan menyusul". Chandra membandingkan dengan Al Capone, mafia Chichago yang dijerat dengan berbagai pasal tidak berhasil, tetapi akhirnya masuk penjara hanya karena masalah pajak.
















