Serikat Pekerja PT Jakarta Intercontinental Container Terminal (JICT) mendukung rekomendasi yang dihasilkan panitia khusus (pansus) angket Pelindo II. Ketua Umum SP JICT, Nova Hakim, berpendapat rekomendasi itu mendorong adanya keterbukaan dan transparansi dalam tata kelola pelabuhan. Untuk itu SP JICT mendesak pemerintah segera melaksanakan rekomendasi tersebut.
SP JICT mendesak Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan rekomendasi Pansus Angket Pelindo II karena mereka yakin kesalahan pengelolaan Pelindo II sudah jelas. “Sudah terungkap dengan sangat terang benderang saat persidangan Pansus Angket Pelindo II yang berlangsung selama ini di DPR,” kata Nova dalam jumpa pers yang digelar SP JICT di Jakarta, Senin (21/12).
Nova mengingatkan Bareskrim Mabes Polri menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan 10 mobil crane. Beberapa hari lalu KPK menetapkan Dirut Pelindo II, RJ Lino, sebagai tersangka dalam kasus pembelian 3 Quay Crane di Pelindo II. Pengacara Lino, Yusril Ihza Mahendra telah mengkritik penetapan kliennya sebagai tersangka. “Tidak boleh hanya asumsi-asumsi, apalagi asumsi yang dibangun oleh politisi dan orang awam melalui media massa,” ujarnya.
Persoalan itu menurut Nova terjadi karena minimnya pengawasan oleh Komisaris PT Pelindo II dan Menteri BUMN selaku pemegang saham. Akibatnya berbagai kebijakan yang diambil PT Pelindo II jauh dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Maka, tidak mengherankan Pansus merekomendasikan Presiden Jokowi untuk menggunakan hak preogatifnya mencopot Menteri BUMN. Begitu pula dengan Dirut PT Pelindo II.
Nova menjelaskan, pekerja PT Pelindo II dan PT JICT mengalami intimidasi ketika memberikan masukan yang konstruktif terhadap manajemen. Salah satu yang disorot pekerja yakni perpanjangan kontrak JICT dengan pihak asing. Oleh karenanya SP JICT mendukung rekomendasi pansus angket Pelindo II yang salah satunya mendesak agar segala praktik pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Serikat Pekerja/Buruh dihentikan.
Nova mencatat pansus merekomendasikan agar pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak untuk dipekerjakan kembali. Begitu pula dengan pekerja yang dimutasi, pansus merekomendasikan untuk dikembalikan pada posisi atau jabatan semula. Bahkan pekerja berstatus kontrak atau outsourcing dan bekerja pada bisnis inti (core business) direkomendasikan untuk diangkat menjadi pekerja tetap di PT Pelindo II dan PT JICT. “Sanksi seharusnya tidak diberikan karena pekerja memberikan masukan yang konstruktif kepada direksi dan manajemen,” ujarnya.
Nova mendukung langkah aparat penegak hukum yang memproses kasus terkait Pelindo II. Ia berharap berbagai kasus yang ada dapat diusut tuntas. “SP JICT juga mendorong aparat penegak hukum agar mengungkap kasus Pelindo II lainnya yang terindikasi merugikan negara diantaranya perpanjangan kontrak JICT dan proyek Kalibaru yang didanai dari global bond,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, mengapresiasi KPK yang menetapkan Dirut Pelindo II sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan barang di Pelindo II. Lebih dari itu politisi PDIP tersebut berharap KPK mau menelusuri kasus lain yang diduga lebih besar yakni perpanjangan kontrak JICT dan New Priok.
Ia juga berharap KPK berani mengungkap indikasi keterlibatan para pejabat negara yang disebut-sebut oleh pihak Bareskrim ikut 'mengintervensi' pembongkaran kasus di Pelindo II. Pansus siap bekerjasama dengan KPK untuk mengungkap tindakan melanggar dan melawan konstitusi terkait kasus di Pelindo II.
Rieke menilai penetapan Dirut Pelindo II sebagai tersangka menunjukkan Pansus Angket Pelindo II bekerja obyektif. Untuk itu Presiden harus melaksanakan rekomendasi Pansus, apalagi telah ditetapkan dalam sidang paripurna. “Karena rekomendasi itu mengikat secara ketatanegaraan,” pungkasnya.
SP JICT mendesak Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan rekomendasi Pansus Angket Pelindo II karena mereka yakin kesalahan pengelolaan Pelindo II sudah jelas. “Sudah terungkap dengan sangat terang benderang saat persidangan Pansus Angket Pelindo II yang berlangsung selama ini di DPR,” kata Nova dalam jumpa pers yang digelar SP JICT di Jakarta, Senin (21/12).
Nova mengingatkan Bareskrim Mabes Polri menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan 10 mobil crane. Beberapa hari lalu KPK menetapkan Dirut Pelindo II, RJ Lino, sebagai tersangka dalam kasus pembelian 3 Quay Crane di Pelindo II. Pengacara Lino, Yusril Ihza Mahendra telah mengkritik penetapan kliennya sebagai tersangka. “Tidak boleh hanya asumsi-asumsi, apalagi asumsi yang dibangun oleh politisi dan orang awam melalui media massa,” ujarnya.
Persoalan itu menurut Nova terjadi karena minimnya pengawasan oleh Komisaris PT Pelindo II dan Menteri BUMN selaku pemegang saham. Akibatnya berbagai kebijakan yang diambil PT Pelindo II jauh dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Maka, tidak mengherankan Pansus merekomendasikan Presiden Jokowi untuk menggunakan hak preogatifnya mencopot Menteri BUMN. Begitu pula dengan Dirut PT Pelindo II.
Nova menjelaskan, pekerja PT Pelindo II dan PT JICT mengalami intimidasi ketika memberikan masukan yang konstruktif terhadap manajemen. Salah satu yang disorot pekerja yakni perpanjangan kontrak JICT dengan pihak asing. Oleh karenanya SP JICT mendukung rekomendasi pansus angket Pelindo II yang salah satunya mendesak agar segala praktik pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Serikat Pekerja/Buruh dihentikan.
Nova mencatat pansus merekomendasikan agar pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak untuk dipekerjakan kembali. Begitu pula dengan pekerja yang dimutasi, pansus merekomendasikan untuk dikembalikan pada posisi atau jabatan semula. Bahkan pekerja berstatus kontrak atau outsourcing dan bekerja pada bisnis inti (core business) direkomendasikan untuk diangkat menjadi pekerja tetap di PT Pelindo II dan PT JICT. “Sanksi seharusnya tidak diberikan karena pekerja memberikan masukan yang konstruktif kepada direksi dan manajemen,” ujarnya.
Nova mendukung langkah aparat penegak hukum yang memproses kasus terkait Pelindo II. Ia berharap berbagai kasus yang ada dapat diusut tuntas. “SP JICT juga mendorong aparat penegak hukum agar mengungkap kasus Pelindo II lainnya yang terindikasi merugikan negara diantaranya perpanjangan kontrak JICT dan proyek Kalibaru yang didanai dari global bond,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, mengapresiasi KPK yang menetapkan Dirut Pelindo II sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan barang di Pelindo II. Lebih dari itu politisi PDIP tersebut berharap KPK mau menelusuri kasus lain yang diduga lebih besar yakni perpanjangan kontrak JICT dan New Priok.
Ia juga berharap KPK berani mengungkap indikasi keterlibatan para pejabat negara yang disebut-sebut oleh pihak Bareskrim ikut 'mengintervensi' pembongkaran kasus di Pelindo II. Pansus siap bekerjasama dengan KPK untuk mengungkap tindakan melanggar dan melawan konstitusi terkait kasus di Pelindo II.
Rieke menilai penetapan Dirut Pelindo II sebagai tersangka menunjukkan Pansus Angket Pelindo II bekerja obyektif. Untuk itu Presiden harus melaksanakan rekomendasi Pansus, apalagi telah ditetapkan dalam sidang paripurna. “Karena rekomendasi itu mengikat secara ketatanegaraan,” pungkasnya.
