SPR Soroti Pengakuan Plt Sekjen PDIP Soal Abraham Samad
Berita

SPR Soroti Pengakuan Plt Sekjen PDIP Soal Abraham Samad

Bila pengakuan itu benar, maka baik Abraham Samad maupun Hasto dkk bisa dijerat dengan UU Tipikor.

Hukumonline News
Hukumonline News
YOZ
Bacaan 2 Menit
Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: RES
Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: RES
Tindakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membongkar sejumlah pertemuan terlarang antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad menjelang Pilpres mendapat sorotan dari Serikat Pengacara Rakyat (SPR). Juru Bicara SPR Habiburokhman mengaku tercengang dengan pengakuan Hasto terkait adanya tawaran dari Abraham Samad untuk menyelesaikan sejumlah kasus yang ditangani KPK kepada dirinya.

Menurut Habiburokhman, pengakuan Hasto yang itu sangat janggal karena seolah-olah hanya Abraham Samad yang bersikap aktif memprakarsai pertemuan, mengajukan diri sebagai Cawapres dan menawarkan bantuan penyelesaian kasus hukum. “Secara logika, hampir tidak mungkin pertemuan bisa berlangsung hingga enam kali kalau hanya salah satu pihak saja yang aktif,” ujarnya, Kamis (5/2).

Menurut catatan SPR, wacana Abraham Samad menjadi Cawapres awalnya justru santer disampaikan oleh kubu PDI Perjuangan sendiri. Jokowi pada Mei 2014 sempat menyampaikan ke media massa bahwa kemungkinan Cawapresnya berinisial A, berasal dari luar jawa dan memahami aspek hukum.

Dia menambahkan, kecurigaan bahwa Hasto dkk juga bersikap aktif dalam pertemuan tersebut semakin menguat karena Hasto sendiri terkesan tidak sepenuhnya terbuka dalam membuat pengakuan. Jika benar-benar ingin mengungkap kebenaran, kata Habiburokhman, seharusnya Hasto bicara jujur dan detail tentang pertemuan tersebut, siapa yang memprakarsai, siapa yang mengatur dan apa isi pembicaraan secara lengkap.

Terkait tawaran penyelesaian kasus hukum, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan jika tawaran tersebut bukanlah tawaran sepihak yang  gratis, tetapi tawaran yang  dibarter dengan janji menjadikan Abraham Samad sebagai Calon Wakil Presiden yang diajukan PDI Perjuangan.

“Istilahnya ada ubi ada talas, ada budi tentu ada balas. Jika benar demikian, maka baik Abraham Samad maupun Hasto dkk bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Habiburokhman menilai terhadap mereka bisa dikenakan tuduhan pelanggaran Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto Pasal 55 KUHP yaitu secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

“Ancaman pidana dalam pasal ini paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun penjara,” katanya.

Khusus terhadap Hasto dkk, sambung Habiburokhman, jika ia sempat menjanjikan jabatan Cawapres kepada Abrahaman Samad, maka ia juga bisa dijerat dengan Pasal 5 UU Tipikor tentang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

“Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal ini juga cukup berat yakni 5 tahun penjara,” ujarnya.

Lebih jauh, Habiburokhman berharap agar penegak hukum bisa merespon pengakuan Hasto Kristianto dkk tersebut dengan cepat. “Siapapun yang diduga kuat bersalah termasuk Hasto Kristianto sekalipun haruslah ditindak berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Seperti diketahui, Hasto Kristianto, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bareskrm Polri, Selasa (3/2). Menurutnya, dalam pertemuan di unit apartemen The Capital Residence milik Supriyansah itu, Samad menawarkan untuk memberikan 'bantuan hukum' dalam kasus politisi PDIP yang terjerat kasus hukum di KPK. Ia menilai sebagai penegak hukum tawaran tersebut melanggar hukum.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info