"Untuk kedepannya fokus mengenai strategi nasional (Stranas) pencegahan korupsi. Fokus pada akar masalahnya. Minimalkan benturan kepentingan,” katanya.
Penelisi senihor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia itu berpendapat, terdapat state capture corruption dikarenakan terdapat berbagai benturan kepentingan yang dampak negatinya mulai dirasakan saat ini. Dia menilai, di awal pemerintahan Joko Widodo banyak terdapat kebijakan yang berbenturan dengan konflik kepentingan.
“Masa bulan madu 8 tahun (era Jokowi, red) sudah selesai. Beberapa tahun awal banyak kebijakan yang dibuat dengan benturan kepentingan oligarki,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) TI Indonesia Danang Widoyoko berpendapat, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 menunjukan strategi dan program pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif. Dia menunjuk revisi UU 30/2022 merupakan strategi pemerintah mengurangi penegakan hukum. Bahkan menggeser upaya penindakan menjadi pencegahan korupsi.
Setidaknya, berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis dilakukan secara masif. Seperti digitalisasi pelayanan publik, bahkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar dalam memberantas korupsi melalui pencegahan. Tapi, merosotnya skor CPI menunjukkan strategi tersebut tidaklah berjalan optimal.
Begitu pula pemberantasan korupsi di sektor strategis lainnya. Seperti korupsi politik dan korupsi peradilan pun tidak menunjukkan stagnasi. Kecilnya kenaikan skor WJP-ROL Index dan VDem memberikan bukti, dua sektor itu tidak ada terobosan kebijakan dalam pemberantasan korupsi. Padahal, dua sektor itu menjadi sektor penting yang menghambat kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia.
“Stagnasi pencegahan korupsi politik dan korupsi peradilan pada akhirnya berkontribusi pada turunnya skor dan peringkat Indonesia,” tukasnya.