Meski bukan benda berwujud, bukan berarti data digital tidak memperoleh perlindungan hukum. Data tertentu tetap dapat dilindungi melalui instrumen kekayaan intelektual, rahasia dagang, serta perlindungan hak personal. Informasi strategis perusahaan seperti daftar riwayat pelanggan, resep formula, dan konstruksi algoritma dapat memperoleh perlindungan sebagai bagian dari rahasia dagang.
Di sisi lain, Prof. Miyuki menyoroti batasan implementasi perlindungan hak cipta terhadap teknologi mesin. Perlindungan hak cipta harus berkaitan dengan karya kreatif ciptaan akal manusia. Karya berbasis pengolahan data yang sepenuhnya dihasilkan mesin secara sepihak tidak berhak mendapatkan perlindungan hak cipta dengan dasar yang sama.
Status Hukum Algoritma AI: Dari Aturan Hukum Menuju Aturan Mesin
Kehadiran perangkat kecerdasan buatan memaksa banyak pakar hukum mempertanyakan kembali cara hukum bekerja. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. dari Universitas Hasanuddin menyoroti masa transisi yang berisiko dari konsep Rule of Law menuju era Rule of Algorithm. Sistem logika mesin AI membawa pola pengambilan keputusan otomatis yang masif serta analisis prediksi data kompleks.
Sistem tata hukum selama ini dibangun atas landasan aturan teks normatif yang dapat dibaca dan dipahami melalui logika manusia. Sebaliknya, logika internal algoritma kerap menghadirkan proses pengambilan keputusan yang tertutup, tidak transparan, dan bersifat proprietari. Kondisi tersebut menuntut sektor hukum beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip fundamental seperti perlindungan hak asasi manusia serta standar akuntabilitas.
Untuk merespons celah tata kelola hukum ini, Dr. Parulian Paidi Aritonang merekomendasikan wacana regulasi EU AI Act sebagai model referensi komparatif. Pendekatan rancangan regulasi kecerdasan buatan di Indonesia dinilai relevan diarahkan secara bertahap menggunakan model hukum berbasis tingkat risiko. Pendekatan tersebut mencakup kejelasan klasifikasi risiko AI, kewajiban transparansi audit, dokumentasi tata kelola data, dan jaminan keamanan siber.
Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. dari FH Unsoed juga mengingatkan pentingnya integrasi pilar pluralisme dalam pembentukan desain kebijakan publik. Kebijakan regulasi negara yang menaungi tata kelola perlindungan data dan AI tidak boleh menjadi sistem instruksi satu arah. Regulasi harus membuka partisipasi masyarakat dan berinteraksi aktif untuk merespons masukan publik atas dampak ekologis kecerdasan buatan.
Pada akhirnya, konferensi ICOLGAS 2026 menegaskan bahwa standar operasional kecerdasan artifisial harus berpusat pada masyarakat. Ketua Panitia ICOLGAS 2026, Prof. Dr. Aryuni Yulintianingsih, S.H., M.H., menegaskan konferensi lintas disiplin ini dihadirkan untuk merekam persoalan yang kompleks.
"Kami berharap gagasan yang lahir dari forum ini tidak berhenti sebagai diskusi akademik, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi penelitian, kebijakan, kolaborasi, dan langkah nyata di masa depan," pungkas Prof. Aryuni merangkum harapan forum internasional tersebut.
