Status Peraturan Desa Masih Dipertanyakan

Adat

Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia Maria Farida Indrati menjelaskan persoalan Perdes ini dengan pendekatan definisi hukum adat. Desa dalam UU Pemerintahan Daerah, diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Hukum adat ini dikenal sebagai peraturan tidak tertulis. Oleh karena itu, jika hukum adat menjadi tertulis, apakah masih bisa disebut sebagai hukum adat? ujar Maria, yang juga merupakan tim pakar buku panduan ini.

Berangkat dari ketidakpastian definisi desa itulah tim penyusun tidak memasukkan Peraturan Desa sebagai materi dalam buku Panduan Praktis Memahami Perancangan Perda. Prof. Maria, adalah salah seorang anggota tim penyusun buku Panduan tersebut.