“Menjadi mercusuar, tuntutan dan teladan perilaku etika masyarakat khususnya pejabat publik, lalu membangun karakter generasi muda,” paparnya.
Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (MK), Mohammad Faiz mengatakan MK bertugas menangani sengketa hasil Pilkada. Sebanyak 9 hakim konstitusi diberi waktu menyelesaikan seluruh perkara sengketa hasil Pilkada selama 45 hari.
Peserta Pilkada diberi waktu maksimal 3 hari untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK. Dalam menyidangkan perkara MK tak sekedar mencermati proses prosedural tapi juga mengutamakan keadilan substantif. “MK mengedepankan keadilan substantif tanpa mengabaikan prosedural,” imbuhnya.
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni IBLAM, Radian Syam, berpendapat tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat. Begitu juga Pilkada, arahnya harus mewujudkan kebahagiaan seluruh warga. Mahasiswa punya peran penting mengawal jalannya demokrasi, termasuk Pilkada.
Elemen penting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah kepastian hukum. Pelaksanaan Pilkada sejatinya harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, tak boleh diulur atau ditunda. Keberhasilan Pemilu dan Pilkada akan menghasilkan pemimpin yang berhasil. Indonesia telah berulang kali berhasil menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Kendati banyak tantangan yang dihadapi tapi kontestasi demokrasi ini berjalan dengan baik.
“Kita optimis dan peran kampus penting. Mahasiswa bisa juga mendaftar menjadi petugas PPS dan pengawas TPS,” tutupnya.
















