Niat jahat dan keuntungan diri sendiri atau orang lain seringkali dikreasikan sedemikian rupa. Korban tidak bersalah berjatuhan, dan publik bereaksi, kemudian manakala reaksi publik dianggap dapat mengancam ketertiban atau popularitas penguasa, tindakan koreksi dilakukan dengan cara yang tidak lazim. Koreksi atas kesalahan penuntutan sepatutnya hanya dapat dikoreksi dengan baik oleh keputusan pengadilan juga, bukan oleh tindakan politik. Koreksi oleh penguasa melalui tindakan politik hanya akan memberi justifikasi bahwa ada kesalahan dalam cara pandang dan penuntutan perkara oleh penegak hukum. Koreksi yang dilakukan tidak menghentikan kriminalisasi atas perkara yang masih berjalan, dan kriminalisasi yang mungkin akan dilakukan atas kebijakan ke depan yang dianggap merugikan negara.
Bukti lain bahwa Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor bermasalah adalah dissenting opinion dari Hakim Ketua Sunoto dalam perkara Ira Puspadewi dkk, yang intinya menyatakan bahwa tidak ada niat jahat, tidak ada kerugian negara dalam perbuatan para terdakwa, bahkan yang ada adalah tindakan efisiensi yang menguntungkan ASDP. Dissenting opinion Hakim Sunoto tidak bisa dianggap remeh, karena selain yang bersangkutan adalah hakim ketua perkara tersebut, pendapatnya selaras dengan apa yang diargumentasikan oleh banyak akademisi dan ahli hukum, bahwa Ira dan dua terdakwa lainnya seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum, karena keputusan mereka merupakan keputusan bisnis murni yang dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rule, dilakukan dengan iktikad baik, dan tidak ada niat jahat (mens rea) untuk merugikan negara. Selain itu, yang juga sangat penting, tidak ada sepeserpun uang masuk ke kantong mereka.
Karena tanpa mens rea, maka tidak ada korupsi. Yang ada hanya kebijakan yang mungkin bisa salah dan bisa benar. Kerugian tanpa adanya mens rea juga acapkali terjadi, karena setiap kebijakan, karena banyak hal, yang tidak pernah bisa diperhitungkan secara rasional pada waktu kebijakan diambil, bisa mengakibatkan hasil yang baik bahkan buruk sekalipun. Buruk, rugi, tetapi tetap bukan kejahatan, dan karenanya tidak dapat dihukum pidana. Dalam kasus ASDP, justru perusahaan diuntungkan, dan terbukti tidak ada satu sen pun mengalir ke kocek Ira dan kawan-kawan. Kalau ukurannya adalah kebijakan yang salah, maka semua rezim pemerintahan negara ini sejak berdiri pasti pernah melakukan ribuan kesalahan, termasuk yang merugikan negara. Penjara kita tidak akan mampu menampung mereka yang melakukan kebijakan yang ternyata kemudian merugikan negara.
Bukti lain lagi bahwa Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor bermasalah adalah rekomendasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 tanggal 17 Desember 2025 yang menganjurkan agar dilakukan perubahan UU Pemberantasan Tipikor, khususnya Pasal 2 dan 3 direvisi untuk memperjelas definisi “perbuatan melawan hukum” dan “merugikan keuangan negara” untuk menghindari interpretasi yang terlalu luas. MK juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma dalam pasal-pasal tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. MK juga menyarankan agar UU Pemberantasan Tipikor lebih fokus pada aspek material, yaitu membuktikan adanya kerugian negara atau masyarakat, bukan hanya formalitas prosedur (administratif).
Secara tidak langsung MK mengakui bahwa Pasal 2 dan 3 bermasalah, bisa disalahartikan, disalahgunakan, dan karenanya dapat menghancurkan kehidupan dan reputasi orang-orang tidak bersalah dan keluarganya. Sebagai guardian of the constitution, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang bersih sesuai dengan konstitusi, seharusnya MK lebih berani dalam mengambil sikap dengan membatalkan atau memberi interpretasi lebih konkrit atas Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor sesuai dengan rekomendasinya tersebut, dan tidak lepas tangan dengan melemparkannya kepada pemerintah dan DPR yang belum tentu menganggap UU Pemberantasan Tipikor harus diubah dengan sangat segera untuk mencegah praktik hukum dan politik yang salah kaprah.
Memasuki tahun baru, tahun yang mudah-mudahan memberi harapan, perlu cara efektif yang mungkin bisa dipikirkan dengan cepat demi masa depan penegakan hukum dan praktik politik yang lebih baik. Sehingga, persoalan-persoalan hukum yang muncul tidak lagi membebani Presiden lantaran kesalahan aparat penegak hukum yang salah menerapkan maksud dari pembuat UU.
Pertama, Presiden dapat memerintahkan penegak hukum untuk memetakan kembali dengan cepat semua perkara tipikor yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang sedang dalam taraf penyelidikan dan/atau penyidikan. Khususnya perkara yang terkait kebijakan pejabat dan/atau petinggi BUMN yang terhadapnya dapat diterapkan prinsip Business Judgment Rule sehingga tidak dapat dihukum, dan memerintahkan penegak hukum untuk menuntut bebas mereka yang sudah dalam proses persidangan, dan menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap mereka yang belum diajukan ke pengadilan.
