Kedua, Presiden dapat memerintahkan Menteri terkait untuk segera mengajukan usul pemerintah atas perubahan UU Pemberantasan Tipikor sebagai RUU prioritas tahun 2026 sesuai dengan rekomendasi MK. Dalam revisi ini, akademisi dan aktivis antikorupsi perlu mempastikan mengenai adanya niat jahat yang harus dibuktikan secara mutlak dan kerugian negara yang harus dibuktikan dengan perhitungan yang sah dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi. Selain itu perlu ada penekanan bahwa pemberantasan korupsi lebih fokus pada tindakan-tindakan suap, agar strategi pemberantasan korupsi nasional lebih sesuai dengan prinsip-prinsip universal, perlu dilakukan alignment atas UU Pemberantasan Tipikor dengan strategi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Konvensi International Pemberantasan Korupsi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga kita tidak lagi menjadi bahan tertawaan dunia internasional dalam strategi pemberantasan korupsi.
Ketiga, Presiden dapat memerintahkan penegak hukum untuk mengutamakan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan tindakan suap, terutama dalam pemberian izin atau lisensi dan pengadaan, sambil menunggu efektifnya perubahan UU Pemberantasan Tipikor tersebut.
Keempat, Presiden dapat memerintahkan dibuat dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang suap, benturan kepentingan, etika dan perilaku pejabat publik dan petinggi BUMN secara lebih tegas, rinci dan konkret, serta melakukan penunjukkan ulang pejabat penting negara dan petinggi BUMN penting berdasarkan semangat dalam peraturan baru tersebut.
Kelima, Presiden memerintahkan pejabat pemberi izin dan lisensi untuk memastikan bahwa pemberian izin dan lisensi terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan dilakukan dengan sangat ketat, tidak diberikan kepada pejabat publik atau pihak terafiliasi dengan pejabat public. Selain itu juga memastikan bahwa penerima izin dan lisensi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan undang-undang dan praktik baik.
Kelima hal di atas semoga bukan hanya jadi harapan akhir tahun untuk menyongsong tahun baru, tetapi menjadi awal langkah nyata yang memberi peluang bagi putra-putri terbaik bangsa ini untuk kembali tertarik membangun bangsa, sambil merawat dan mengembangkan praktik governansi baik di pemerintahan dan swasta serta kehidupan kemasyarakatan. Selama ini rakyat sudah terlalu banyak diberi janji dan rakyat yang umumnya kini sudah melek hukum dan politik ingin agar negara ini diurus dengan lebih benar dan lebih bermartabat untuk kepentingan semua.
Arief Surowidjojo - Sentul, 31 Desember 2025
