Jika demikian halnya, siapa yang disalahkan? Pemerintah yang tidak memperhatikan rakyat kecil atau memang mereka tidak patut untuk dikasihani. Pasalnya, berbagai kebijakan untuk mensejahterakan rakyat yang diambil oleh pemerintah hingga kini selalu berbuntut dengan kekecewaan masyarakat.
Bahan Bakar Minyak (BBM) naik 12% sejak 1 Oktober 2001 lalu, sehingga mengakibatkan kenaikan di sektor jasa. Karena jasa angkutan naik, harga bahan pokok juga ikut-ikutan naik.
Beberapa kalangan menilai, kebijakan subsidi merupakan salah satu kesalahan besar sejak dua orde yang lalu. Masyarakat sudah terbiasa diberikan "kemewahan" dan pada saatnya dibuat terlena dengan adanya subsidi tersebut.
Hardi Prasetyo, Staf Ahli Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben), mengatakan bahwa kesalahan terbesar dari pemerintah adalah memberikan subsidi bukan kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah juga menyadari bahwa hampir 70% subsidi BBM dan TDL dinikmati oleh orang kaya. "Subsidi yang berlangsung selama ini tidak tepat sasaran, " tegas Hardi
Jika dibandingkan dengan harga BBM di dunia, Indonesia termasuk negara yang menjual murah barang langka tersebut. Berkaitan dengan penghapusan subsidi tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM.
Paradigma subsidi kiranya harus segera dikoreksi. Sebab cepat atau lambat, justru akan membebani masyarakat. Jika di tahun 2004 subsidi BBM akan dihapus, kiranya jangan sampai dipaksakan.
PLN tidak mungkin salah
Tampaknya, saat ini subsidi salah sasaran. Terutama subsidi BBM yang agak sulit melakukan klasifikasi terhadap konsumen. "Tidak demikian halnya dengan pelanggan listrik yang lebih mudah melakukan pendataan, " ujar Purwono, Dewan Komisaris PLN.
















