Subsidi BBM dan TDL Salah Sasaran, Masyarakat Makin Terbebani
Berita

Subsidi BBM dan TDL Salah Sasaran, Masyarakat Makin Terbebani

Selama ini rakyatlah yang selalu menanggung beban lebih berat ketika ada kenaikan tarif. Pasalnya, subsidi BBM dan TDL yang dijanjikan pemerintah kerap tidak mengenai sasaran. Orang yang tergolong mampu, ternyata malah memperoleh subsidi. Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan masyarakat bawah.

Ram/APr
Bacaan 2 Menit
Subsidi BBM dan TDL Salah Sasaran, Masyarakat Makin Terbebani
Hukumonline

Jika demikian halnya, siapa yang disalahkan? Pemerintah yang tidak memperhatikan rakyat kecil atau memang mereka tidak patut untuk dikasihani. Pasalnya, berbagai kebijakan untuk mensejahterakan rakyat yang diambil oleh pemerintah hingga kini selalu berbuntut dengan kekecewaan masyarakat.

Bahan Bakar Minyak (BBM) naik 12% sejak 1 Oktober 2001 lalu, sehingga mengakibatkan kenaikan di sektor jasa. Karena jasa angkutan naik, harga bahan pokok juga ikut-ikutan naik.

Beberapa kalangan menilai, kebijakan subsidi merupakan salah satu kesalahan besar sejak dua orde yang lalu. Masyarakat sudah terbiasa diberikan "kemewahan" dan pada saatnya dibuat terlena dengan adanya subsidi tersebut.

Hardi Prasetyo, Staf Ahli Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben), mengatakan bahwa kesalahan terbesar dari pemerintah adalah memberikan subsidi bukan kepada mereka yang  membutuhkan. Pemerintah juga menyadari bahwa hampir 70% subsidi BBM dan TDL dinikmati oleh orang kaya. "Subsidi  yang berlangsung selama ini tidak tepat sasaran, " tegas Hardi

Jika dibandingkan dengan harga BBM di dunia, Indonesia termasuk negara yang menjual murah barang langka tersebut. Berkaitan dengan penghapusan subsidi tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM.

Paradigma subsidi kiranya harus segera dikoreksi. Sebab cepat atau lambat, justru akan membebani masyarakat. Jika di tahun 2004 subsidi BBM akan dihapus, kiranya jangan sampai dipaksakan.

PLN tidak mungkin salah

Tampaknya, saat ini subsidi salah sasaran. Terutama subsidi BBM yang agak sulit melakukan klasifikasi terhadap konsumen. "Tidak demikian halnya dengan pelanggan listrik yang lebih mudah melakukan pendataan, " ujar Purwono, Dewan Komisaris PLN.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info