Sehubungan dengan itu, Guru Besar Ilmu Perundang-Undang Universitas Indonesia Maria Farida Indrati mengingatkan bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern.
Dari segi materi muatan, jelas Prof. Maria, biasanya sebuah SE menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan. Karena sifatnya hanya memperjelas, maka SE tidak boleh menabrak apalagi menegasikan peraturan perundang-undangan. Meskipun jarang menemukan SE yang demikian, staf pengajar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia itu berpendapat SE tidak boleh menabrak UU, PP, atau Perpres misalnya. Itu nggak boleh, ujarnya.
Tabel
Contoh-Contoh Surat Edaran
Nama dan Nomor SE | Tentang |
SE Kepala Arsip Nasional No. 01/1981 Tahun 1981 | Penanganan Arsip Inaktif Sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan PP tentang Penyusunan Arsip |
SE Kepala Arsip Nasional No. 02/1983 Tahun 1983 | Pedoman Umum untuk Menentukan Nilai Guna Arsip |
SE Dirjen AHU Sephukham No. C.UM.01.10-41 Tahun 2001 | Jam Kerja Operator Sisminbakum di Ditjen AHU |
SE Dirjen Bea Cukai No. 07/BC/2008 | Pelayanan Impor Kacang Kedelai |
SE Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2000 | Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota di Sektor Perhubungan dalam Rangka Otonomi Daerah. |
SE Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 | Pelaksanaan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan |
SE Menteri Tenaga Kerja No. 36/M/IV/1998 Tahun 1998 | Pencegahan PHK |
SE Menteri Tenaga Kerja No. 10/M/BW/1995 Tahun 1995 | Petunjuk Pelaksanaan Permenaker No. Per-05/Mem/1995 tentang PKWT pada Perusahaan Pertambangan Migas |
SE Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 369/SE/BKPM/7/1998 Tahun 1998 | Pedoman Mengenai Ketentuan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Permohonan Perizinan Perusahaan PMA/PMDN |
Kelalaian atau sengaja
Anggota Komisi III DPR Wila Chandrawila sepaham dengan Prof. Maria. Lingkup sebuah SE mestinya hanya internal dan tidak mengikat pihak luar. Cuma dalam praktek ada SE yang menyangkut kepentingan pihak ketiga. Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mencontohkan SE Mahkamah Agung yang meniadakan keberlakuan sebagian KUH Perdata. Semestinya SE tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukan dan hierarkisnya lebih tinggi, apalagi sampai meniadakan.
Prof. Wila menduga SE semacam itu dikeluarkan bisa karena faktor kesengajaan, bisa pula karena ketidaktahuan. Disebut kesengajaan karena pejabat tertentu menganggap punya diskresi untuk membuat norma tertentu. Secara hukum, pejabat boleh saja membuat diskresi asalkan terhadap apa yang belum diatur. Kalau sudah diatur, tidak boleh. Itu namanya ultra vires, kata Guru Besar Universitas Parahyangan Bandung itu.
Faktor ketidaktahuan lebih disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pejabat yang menerbitkan SE terhadap peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya pejabat juga perlu melakukan harmonisasi peraturan sebelum menerbitkan regeling atau beschiking.
Lalu, kalau ada SE bertentangan dengan Keppres, apa yang bisa dilakukan? Jika pandangan Prof. Maria dipakai bahwa SE bukan peraturan perundang-undangan, maka prosedur judicial review sulit dilakukan. Tetapi kalau sifat SE itu beschiking yang individual dan konkrit, pihak yang dirugikan bisa menggugat ke PTUN dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan.
















