Berbagai instansi telah menindaklanjuti sejumlah regulasi terkait percepatan penanganan coronavirus disease (Covid-19) yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya, lembaga kepolisian. Kapolri telah menerbitkan beberapa Surat Telegram antara lain bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tertanggal 4 April 2020.
Surat Telegram itu ditujukan kepada Kabareskrim dan Kapolda itu mengatur penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait perkembangan situasi serta opini di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber.
Dalam Surat Telegram itu ada 5 potensi pelanggaran atau kejahatan yang dapat terjadi di ruang siber. Pertama, ketahanan akses data internet selama masa darurat. Kedua, penyebaran hoax terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 yang bisa dijerat Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Ketiga, pasal itu mengatur penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah dan pidana penjara satu sampai tiga tahun sebagaimana dimaksud Pasal 207 KUHP. Keempat, praktek penipuan penjualan online alat-alat kesehatan, masker, alat perlindungan diri, antiseptik, obat-obatan, dan disinfektan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kelima, kejahatan orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan/atau menghalangi seperti Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Surat Telegram ini juga merinci 7 tindakan yang bisa diambil, salah satunya menegakan hukum secara tegas. “Ekspose setiap hasil ungkap guna beri efek deteren terhadap pelaku lainnya,” begitu kutipan Surat Telegram Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim, Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai Surat Telegram Kapolri itu berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan kepolisian dan penegak hukum untuk bersikap represif. Dalam situasi darurat kesehatan saat ini, Usman menegaskan perlindungan untuk rakyat harus diutamakan.
“Atas nama penghinaan Presiden dan pejabat negara, telegram itu berpotensi memicu pelanggaran kemerdekaan berpendapat yang dijamin konstitusi, yang juga dijamin oleh Peraturan Internal Kapolri sebelumnya. Amnesty mendesak pihak berwenang untuk menarik surat telegram tersebut,” kata Usman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4/2020). Baca Juga: Terlalu Birokrasi, Permenkes PSBB Disarankan untuk Direvisi
Usman menilai Surat Telegram itu bertentangan dengan rencana pemerintah untuk membebaskan 30 ribu tahanan demi menekan penyebaran Covid-19. Hal ini akan memperburuk situasi penjara yang penuh, apalagi jika wabah ini belum berhasil dikendalikan. Karena itu, Usman berpendapat Surat Telegram ini justru berpotensi meningkatkan jumlah orang yang masuk penjara atas tuduhan penyebaran berita palsu dan penghinaan terhadap Presiden ataupun pejabat negara.
Menurut Usman, banyak lapisan masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang sejak awal mengabaikan dampak negatif penyebaran wabah Covid-19. Pelaksanaan Surat Telegram Kapolri itu akan membuat orang yang tadinya ingin memberi pendapat, malah menjadi takut bersuara karena ancaman hukuman pidana
“Tanpa saran dan kritik, pemerintah akan semakin kesulitan untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam menangani wabah,” ujarnya.
Terakhir, Usman mendesak pemerintah atau Kapolri untuk segera merevisi dan menghapus peraturan yang mengancam kebebasan berekspresi. Terutama menghapus pasal karet yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE. Amnesty International Indonesia mencatat sampai saat ini sedikitnya 13 orang ditangkap karena dituduh menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait Covid-19.
Bukan sanksi pidana
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan kritik yang ditujukan terhadap kebijakan pemerintah pada dasarnya dilindungi konstitusi, dan aparat kepolisian tidak boleh membatasinya dengan dalih Covid-19. Namun, kalau berita bohong atau hoax sangat membahayakan semua pihak.
“Kritik kebijakan penting dalam situasi apapun, bahkan dalam kondisi darurat ini. Karena akan menguji apakah kebijakan yang telah diambil tepat atau tidak,” kata Anam ketika dihubungi, Selasa (7/4/2020).
Anam melihat akar persoalannya yakni kebijakan yang diterbitkan pemerintah tidak solid. Padahal yang dibutuhkan saat ini pencegahan yang maksimal untuk mencegah jatuhnya banyak korban. Misalnya, imbauan untuk tidak berkumpul dan berkerumun, seharusnya diterjemahkan lebih jelas dan detail dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan.
“Dengan aturan yang jelas, maka aparat kepolisian dapat memiliki dasar yang khusus, bukan umum seperti yang biasa digunakan,” kata dia.
Pengaturan yang cenderung bersifat umum ini, menurut Anam menyebabkan praktek di lapangan bermacan-macam misalnya, ada yang terus melakukan imbauan agar masyarakat tidak berkumpul dan berkerumun. Ada juga aparat yang sampai membawa masyarakat yang berkumpul atau berkerumun ke kantor polisi, dan dilepas kembali setelah diproses.
“Menteri Kesehatan sebagai penanggung jawab PP No.21 Tahun 2020 diharapkan memberi kejelasan tentang ini. Kapan waktu, apa prasyarat, dan lokasinya, sehingga semua akuntabel,” usulnya.
Dia berharap semua pihak bekerja sama untuk melawan Covid-19. Masyarakat harus mematuhi imbauan jaga jarak fisik. Komnas HAM mengusulkan sanksi bagi pihak yang melanggar dalam rangka penanganan Covid-19, sanksinya berupa denda dan kerja sosial, bukan pidana.
“Pidana bisa dilakukan untuk kasus tertentu, misalnya pasien suspect Covid-19 melarikan diri dari pengobatan atau melakukan kejahatan terhadap penyalahgunaan alat-alat yang dibutuhkan tim medis,” ujarnya memberi contoh.
Berhak mengkritik
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengkritik Surat Telegram Kapolri, salah satunya terkait penindakan tegas bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 karena berpotensi abuse of power. "Aturan ini berbahaya sekali. Ini berpotensi abuse of power nanti ada yang kritisi sedikit, langsung ditindak Polisi," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2020).
Dia mengingatkan Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga masyarakat berhak melakukan kritik terhadap Presiden dan pemerintah. Sahroni mengatakan dalam situasi yang memprihatinkan seperti saat ini, Polisi justru harus berfokus dan berkomitmen penuh untuk memberikan layanan dan melindungi masyarakat luas.
"Polisi harus ingat bahwa mereka digaji rakyat, bekerja untuk rakyat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, Polisi justru harus berada di garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat," pintanya.
Sahroni meminta Kepolisian untuk berfokus dalam melayani warga yang terdampak Covid-19 yaitu kesehatan maupun pendapatan ekonomi. Dia menilai lebih baik Polisi fokus membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, dibantu agar mereka merasa aman dan terlindungi lingkungannya.
"Dibantu agar masyarakat merasa aman dan terlindungi di lingkungannya, sambil perketat pengawasan di lapangan untuk orang-orang yang masih keluar tidak menggunakan pakai masker, atau yang belum melakukan social distancing. Itu lebih bermanfaat dilakukan Polri," sarannya.
















