Susanti Adi Nugroho: Hakim Harus Bisa Menjadi Mediator
Terbaru

Susanti Adi Nugroho: Hakim Harus Bisa Menjadi Mediator

Penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (out of court settlement ) telah lama menjadi perhatian Susanti Adi Nugroho. Disertasi doktornya di Universitas Padjadjaran Bandung pun khusus membahas proses penyelesaian sengketa konsumen.

Ali
Bacaan 2 Menit
Susanti Adi Nugroho: Hakim Harus Bisa Menjadi Mediator
Hukumonline

 

Apa yang mendasari terbitnya Perma No. 1 Tahun 2008?

Sebelumnya sudah ada Perma 2 Tahun 2003. Setelah Perma 2003 dijalankan, ternyata kendalanya banyak. Di satu sisi, kita harus tahu dulu mengapa buat Perma tentang Mediasi. Mediasi itu kan hal baru dalam hukum acara. Dalam UU Arbitrase, mediasi hanya diatur dalam satu pasal.

 

Di sisi lain, beban MA itu sangat banyak sekali. Perkara makin lama makin banyak, karena dari bawah terus naik ke atas. Bagaimana cara menghambatnya? kita sudah berusaha di MA itu supaya ada pembatasan, tapi tetap tidak berhasil dengan bermacam alasan. Karena itu, harus kita cari cara lain, yaitu dengan cara mediasi. Pintu masuknya dari mana, apakah MA bisa mengeluarkan hukum acara sendiri? Kan tidak boleh. Dalam gradasi perundang-undangan (UU No. 10/2004 –red) Perma itu kan tidak ada. Tetapi kita bisa lihat dalam HIR dan Rbg, yang menyatakan hakim lebih dahulu harus mendamaikan kedua belah pihak. Jadi mendamaikan itu merupakan keharusan. Ketentuan itu sudah kita pakai sejak zaman dahulu. Tapi teknisnya belum jelas.

 

Karena kurang berhasil juga, maka lahirlah Perma 2003. Kalau ada perkara masuk lebih dahulu digeser ke mediasi. Bila tak berhasil, baru litigasi berjalan. Sejak 2003 sampai sekarang, tak banyak juga berhasil. Tidak ada satu persen pun yang berhasil. Padahal ketika membuat Perma 2003 kita sudah belajar ke berbagai negara, seperti Singapura yang 86 % berhasil, Denmark, dan Australia. Hampir di banyak negara yang kita kunjung mediasi berhasil menyelesaikan sengketa. Kok kita tidak. Mengapa? Akhirnya, kita temukan kendalanya banyak.

 

Apa saja kendalanya?

Pertama, karena keengganan dari hakim sendiri untuk memediasi para pihak bersengketa. Jadi hakim pada prinsipnya 'enggan'. Maksud enggan itu, apa tak mau atau apakah tak berbakat, kita tidak tahu. Lalu, kedua, kurangnya dukungan para pengacara terhadap proses mediasi. Jadi program itu tak didukung baik dari dalam maupun dari luar.

 

Sekarang, kita melirik ke Jepang. Kok dia berhasil menerapkan sistem wakai dan chotai. Lalu kita kerja sama, mencari jalan keluar agar sistem yang cocok dengan Indonesia. Kita buat tim untuk menyusunnya. Dengan beragam kendala, kita berharap Perma yang sekarang mudah-mudahan berhasil. Tentu saja, Perma tak bisa menabrak undang-undang. Kalau ini tidak berhasil juga, tak tau kita mau kemana lagi. Sekarang ini dibentuk, mekanisme mediasi memperbaiki yang 2003 dari segi biaya. 

 

Apa ada biaya mediasi? Tidak ada bayaran kalau hakim yang jadi mediator. Sekarang kalau orang mengajukan gugatan, untuk dipanggil ke mediator, proses mediasi, kalau tak mau datang panggilnya pakai apa? Biayanya tak ada. Kalau di Perma No. 1/2008, kita tentukan pemanggilan proses mediasi ini termasuk biaya perkara. Siapa yg bayar? Kalau perdamaian berhasil, seperti biasa, dibagi dua. Kalau tak berhasil termasuk biaya perkara, siapa yg kalah di litigasi akan bayar.

 

Lalu kita teliti lagi disamping biaya, apa sebab yg lain. Kemudian juga karena waktu yang kurang. Beberapa daerah menginformasikan sudah hampir berhasil, tapi karena Perma 2003 menentukan batas waktu beberapa hari. Maksimum satu bulan, jadi tidak berhasil. Makanya, di Perma 2008 waktunya ditambah menjadi 40 hari. Bila perlu, boleh ditambah 14 hari lagi. Namun, kalau sudah alot, langsung diberikan ke hakim litigasi, untuk langsung proses litigasi. Kan belum tentu semua mau mediasi.

 

Bagaimana Perma 2008 mengatur mediator, termasuk mediator dari luar?

Permulaannya, mengapa ada mediator dari luar? Ada beberapa pengadilan di daerah kecil. Tak punya hakim banyak. Hanya ada tiga  atau empat orang hakim. Maka tak cukup jadi mediator. Hakim litigasi selalu tiga, yg jadi mediator tak boleh dari tiga orang ini. Nah maksud MA, saat Perma 2003, boleh pakai mediator di luar hakim utk menanggulangi di daerah yang jumlah hakimnya kurang.

 

Maka bukan berkembang seperti itu, lalu ada mediator dimana-mana. Nah, kita juga jaga. Kalau di luar jadi mediator jangan sampai masyarakat dibohongi orang tak bertanggung jawab. Yang mau menjadi mediator harus lewat pendidikan. Supaya tak dibohongi oleh lembaga pendidikan, maka harus terakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA). Lembaganya dulu di akreditasi. Sekarang ini sudah ada Pusat Mediasi Nasional (PMN), IACT, Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegara, UGM, dan BAMI. Itu sudah diakui. Lembaga-lembaga itu yg bisa melakukan pendidikan mediator. Setelah lulus dari sana, mereka bisa jadi mediator di luar pengadilan..

 

Yang kita belum bisa, fee yg pantas utk mediator. MA tak bisa mengatur orang luar. Tak ada celah utk mengaturnya. Disamping itu, kode etik mediator belum ada. Aturan tentang fee dan kode etik itu penting, supaya masyarakat tak dibohongi. Sekarang,  banyak  undang-undang UU Lingkungan hidup sudah menentukan mediator. Dalam kenyataannya, ada beberapa jenis mediator.

 

Kemudian, ada pula ketua adat. Kita jangan lupa, bahwa yg menjadi mediator tak selalu profesional, bisa juga orang yg dituakan. Dulu itu, orang-orang yang dihormati yg mendamaikan bila ada sengketa. Nah, ketua adat juga bisa. Sengketa-sengketa kecil. Mereka kan bukan mediator dalam arti berpendidikan formal. Lalu, apa boleh? Boleh karena Undang-Undang juga mengatur demikian, terutama di daerah-daerah pelosok.

 

Jadi, mediatornya tidak harus yang bersertifikat?

Kalau yang bersertifikat khusus untuk profesional. Kalau ketua adat, mereka kan tak memungut biaya juga. Jadi, memang tidak selalu harus bersertifikat. Ini masih dualisme. Masih ada perbedaan pendapat di MA sendiri. Ada juga internal MA yg berpendapat tidak bisa, semua harus menggunakan mediator yg bersertifikat. Saya bilang tidak bisa begitu. Menurut pendapat saya, dua-duanya bisa menjadi mediator. Di kawasan Indonesia timur banyak ketua adat yang berperan menyelesaikan sengketa.

 

Bagaimana ketentuan sertifikasi untuk lembaga pendidikan?

Dibuat SK oleh Ketua MA untuk selama lima tahun. Semua berlaku lima tahun. Kemudian lembaga tersebut akan ditinjau kembali. Jangan sampai ada lembaga yg menyalahgunakan. Tahun 2003, lulusan ini juga sudah dipakai. Didaftarkan ke pengadilan. Tergantung pihaknya mau pakai atau tidak. Tapi saya lihat, di kota-kota besar, sudah mulai buka plang. Sudah jadi lahan baru. Hakim tidak harus sekolah mediator. Saya dengar pendidikannya mahal, bisa sampai empat jutaan. Kalau 6000 hakim, MA dapat duit darimana. Hakim tak perlu bersertifikat, dia harus bisa. Kalau mediatornya hakim, tak perlu dipungut bayaran.

 

Apakah kekuatan hukum hasil mediasi sama?

Nanti dulu. Berarti yang jadi mediator, menurut hakim agung harus yg bersertifikat, benar kalau di kota-kota besar. Kalau nggak ada bagaimana? Apalagi, masalah lingkungan sudah diatur siapa yg jadi mediator. Apa mereka juga harus bersertifikat? Kan tidak. Ini sagat tergantung. Mereka yang akan berprofesi sebagai mediator harus bersertifikat. Kalau mereka ketua adat, profesi mereka kan bukan mediator. Tapi kebetulan ada anak buahnya yg bersengketa. Pendapat saya pribadi, mediator tergantung yang didamaikan. Kalau profesinya maka dia harus bersertifikat, sementara alau ketua adat tidak usah ada keharusan.

 

Pada Perma 2008 tak disebutkan, walau masalah sertifikasi dibahas. 'Jadi mediator harus yg bersertifikat' apa yg dimaksud itu, saya berpendapat disitu tak ada penjelasannya. Menurut saya kita harus buka ruang, tetap bersertifikat, di daerah bagaimana. di pelosok bagaimana. Pak lurah juga kadang-kadang menyelesaikan sengketa meskipun profesinya bukan mediator.

 

Kekuatan hukumnya bagaimana?

Kita bicara mediator profesional dulu. Orang bersengketa pergi ke lawyer, dia juga mendamaikan. Lalu berhasil. Kalau sistem wakai di Jepang, langsung didaftarkan. Di kita, tidak ada pintu masuk seperti itu di pengadilan. Sehingga bisa dibuat putusan perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Sebetulnya sama, bila didaftarkan. Tetapi saya tidak berani menggunakan istilah didaftarkan. Karrna itu tak ada pintu masuknya. Diserahkan atau diajukan melalui pintu gugatan. Itu menabrak hukum acara karena melalui gugatan, ada biaya gugatan. Dengan begitu, tidak serta merta hakim mengabulkan, membuat putusan perdamaian. Hakim akan melihat dulu, apakah putusan ini benar tidak dibuat kedua belah pihak. Lalu siapa yang punya objeknya. Jangan sampai punya orang lain. Juga, dinilai melanggar hukum atau tidak. Kalau tak ada sama sekali, lalu dibuat putusan perdamaian.

 

Mengapa begitu? Agar ada irah-irahnya, agar supaya mengikat, final and binding. Putusan perdamaian tidak selalu dilakukan memohonkan gugatan. Melalui notaris juga boleh. Tapi kalau ada wanprestasi, melalui gugatan dari awal lagi. Aturan ini juga disinggung dalam Perma No. 1/2003. Kalau sekarang dibuka lebih lebar lagi. MA membuka orang luar ikut mendamaikan. Makanya ketua adat dimungkinkan.

 

Mengapa mediasi di semua tingkatan peradilan diperbolehkan?

Sekarang memang diperluas, bisa di Pengadilan Tinggi  (PT) atau MA atas permintaan para pihak yang bersengketa. Sebab, perkara di PT bisa sangat lama, bertahun-tahun baru selesai. Tujuan utama kebijakan agar perkara tidak menumpuk di hakim agung.

 

Bagaimana kalau ada pihak yang mangkir dari putusan mediasi?

Banyak. Mangkir itu kan wanprestasi. Kalau sudah dibuat satu putusan yg berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi langsung. Kan final and binding. Kalau menurut Perma 2003 mulai dari awal lagi. Pada Perma 2003 perkaranya berubah, awalnya masalah tanah bisa berganti menjadi wanprestasi. Tak bicara tanah lagi.

 

Selain mediasi, ada juga arbitrase. Bahkan dibidang syariah pun dikenal. Pengadilan mana yang berwenang menangani pembatalan putusan arbitrase syariah, Pengadilan Agama atau PN?

Ini masih dualisme. Kalau kita bicara arbitrase, acuannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini disebutkan dibawa ke pengadilan negeri. Tetapi kemudian, dengan dibukanya arbitrase syariah, apakah bisa langsung ke pengadilan agama? Kalau saya pribadi, berpendapat tidak bisa. Yg namanya, arbitrase –apapun bentuknya—kalau minta pembatalan, tetap harus pakai UU No. 30 Tahun 1999, dan sudah menentukan dibawa ke Pengadilan Negeri (PN). Tetapi itu pendapat saya pribadi, bukan pendapat lembaga Mahkamah Agung.

 

Apakah akan ada aturan khusus mengalihkan arbitrase syariah ke Pengadilan Agama?

Kalau begitu, Undang-Undangnya harus direvisi. Dalam revisi ditentukan mana yang ke PN, mana yang PA. Masalahnya, kadang-kadang sengketa antarbank syariah tidak murni syariah loh. Kalau melibatkan banyak pihak, dan terkait yang bukan syariah, bagaimana? Kalau di PN, semua sengketa perbankan kan bisa.

 

Untuk memperkuat basis hukumnya, mengapa aturan mediasi yang lengkap ini hanya dalam bentuk Perma. Mengapa tak dibuat dalam bentuk undang-undang?

Seharusnya memang diatur dalam hukum acara. Dulu Kita punya hukum acara HIR dan Rbg. Kita tak usah malu. Kalau HIR dan Rbg dianggap sudah bagus, HIR dan Rbg sama isinya, hanya berlakunya yang berbeda. Mengapa sih tidak kita buat berlaku di seluruh Indonesia. Tidak usah usah malu-malu, kita tiru saja, agar menjadi hukum acara perdata yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

 

Kan aturan tentang mediasi belum lengkap?

Kita tinggal melengkapi. Kita turunkan ke Perma. Kita tak usah malu. Seperti Perma ini kita mengadopsi Perma ini dari Jepang. Asal bagus, lalu disesuaikan dengan sistem hukum kita.  Dalam praktik, ada hakim yang berani mendobrak karena ada kebutuhan, tapi ada juga hakim yg tidak berani. Nanti kalau sampai ke MA, beda-beda juga. Makanya harus diatur.

 

Bisa Anda gambarkan tips menjadi mediator yang baik?

Seorang yang sudah sekolah dan mengantongi sertifikat tak selalu bisa menjadi mediator yg baik. Kenapa? Dia harus punya dan menguasai teknik-tekniknya. Kalau orangnya tak sabaran, ya nggak bisa. Karena mediator mengurusi dua orang lagi ribut. Jadi ia harus tahu cara bagaimana mendamaikan, harus ada kiat-kiatnya. Misalnya, perdamaiannya dengan cara kaukus. Satu persatu pihak dibawa ke ruangan. Kasih tahu, harus mau damai. Kalau dibawa ke pengadilan, harus bayar cash, kalau damai mereka kan bisa bayar dicicil 10 kali. Jadi lebih enteng. Orang nanti akan berpikir. Istilahnya memaksa tak boleh, tapi membujuk bisa. Saya diajari cara ini di Australia. Kalau sudah sampai sore, tampaknya orang itu sudah mau berdamai, teruskan. Jangan berhenti. Begitu besok, sudah tak mau lagi. Itu kata teori. Di pihak yang satu lagi juga dibujuk. Kalau teruskan gugatan, akan sangat lama. Misalnya, duit kamu satu miliar, sekarang bisa dapat mobil. Besok cuma dapat motor. Ini umpamanya. akhirnya mau damai.

 

Yg paling susah dari mediator adalah merangkum semua keinginan dalam satu draft. Sudah sepakat, redaksional yg baik seperti apa. Notaris gampang, sudah punya redaksional yg baku. Ganti nama, ubah-ubah sedikit. Perkara kan bukan utang piutang saja. Makanya, satu hal yg penting, untuk menjadi mediator tak selalu berlatar belakang legal. Urusan malpraktek misalnya. Orang hukum kurang mengerti. Yang paham ya orang medis. Misalnya, ada di Yogyakarta mediator khusus kedokteran. Kalau mediatornya dari medis saja, bagaimana merangkum kesepakatan ke dalam ke draf. Contoh lain, sengketa jasa kostruksi bangunan. Kita tak mengerti nilainya. Tapi seorang ahli bangunan bisa langsung paham. Karena itu, insinyur juga bisa jadi mediator.  Mediator tak harus satu. Kita bisa buat co-mediator. Yang berlatar belakang hukum dan berlatar belakang kasusnya. Sekarang, yang belum terbangun kode etiknya. Kalau mediator berkembang, perlu ada pengaturan kode etiknya.

 

Tidak mengherankan ketika Mahkamah Agung ingin merevisi PERMA No. 2 Tahun 2003, Susanti banyak terlibat. Termasuk melakukan studi banding ke Jepang. Seperti diketahui, Perma 2003 itu telah disempurnakan melalui Perma No. 1 Tahun 2008. Perma terakhir ini mulai berlaku pada Juli 2008 lalu. Ketika Perma ini disosialisasikan bersamaan dengan peluncuran sebuah buku tentang mediasi di Jepang, Susanti juga hadir.

 

Perma No. 1 Tahun 2008 membawa perubahan mendasar dalam proses mediasi di pengadilan. Salah satunya adalah cakupan mediasi. Kalau dulu hanya diizinkan di tingkat pengadilan negeri sebelum hakim meneruskan pemeriksaan pokok perkara, kini mediasi bisa dilakukan di tingkat banding atau kasasi.

 

Untuk mengetahui banyak hal tentang mediasi, hukumonline mewawancarai hakim agug yang biasa disapa Bu Adi itu di ruang kerjanya pada Selasa (16/9) lalu. Berikut petikannya:

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info